Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes dan PDT), Yandri Susanto, bersama Wamendes, Ahmad Riza Patria, menghadiri acara ngopi bareng bersama Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Boyolali. Mendes menerima curhatan dari para kepala desa, mulai dari soal berkurangnya Dana Desa, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hingga pasokan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Acara ngopi bareng ini berlangsung di Barendo Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Hadir juga anggota DPR RI, Muhammad Hatta, Bupati Boyolali, Agus Irawan; Wakil Bupati Kabupaten Semarang, Nur Arifah; serta jajaran pejabat Kemendes PDT. Hadir anggota Papdesi dari berbagai wilayah, antara lain dari Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten.
Ketua Umum Papdesi, Wargiyati, mengatakan bahwa Dana Desa yang turun ke desa tinggal 30 persen. Hanya berkisar Rp 300-an juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dana DD (Dana Desa) tinggal 30 persen, dengan hadirnya beliau-beliau pasti ada sesuatu yang bisa dibawa ke desa-desa seluruh Indonesia, untuk tombo galau," kata Wargiyati dalam acara tersebut, Selasa (12/1/2026).
Pihaknya berharap, ada program-program lain dari Pemerintah Pusat yang masuk ke desa. "Dananya (Dana Desa) tinggal Rp 300 (juta) sampai Rp 370 juta. Mudah-mudahan ada program-program lainnya untuk desa," harapnya.
Dalam dialog, sejumlah kepala desa dari daerah menyampaikan aspirasinya. Di antaranya terkait dengan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, terutama berkaitan tanah atau lahan. Kemudian juga desa bisa memasok ke dapur MBG hingga kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa.
Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, mengatakan bahwa Dana Desa itu sebenarnya tidak dipotong. Tetapi penyaluran dana ke desa dibuat formula lain yang tidak sama dengan selama ini.
"Dan itu sangat bagus. Contoh tadi saya bilang Kopdes. Kopdes itu salah satu cara Bapak Presiden untuk memastikan bahwa pemerataan itu terjadi. Pelayanan terdekat itu terjadi. Kemudian tidak ada ketimpangan itu bisa kita atasi, kesenjangan dan lain sebagainya," ujar Yandri.
Dikemukakan dia, perputaran uang di desa sekarang ini lebih besar dibandingkan yang lalu-lalu. Dengan adanya Kopdes dan MBG, dana Rp 5 miliar sampai Rp 8 miliar setiap bulan terjadi perputaran uang di desa.
"Kalau selama ini mungkin kepala desa yang mengelola secara langsung dengan BPD melalui musyawarah desa, tapi ini rakyat bisa tumbuh sendiri. Bisa buat desa lele, desa jagung, desa nila, ayam petelur dan sebagainya," jelasnya.
Desa-desa tematik itu pangsa pasarnya sudah ada. Yaitu dapur MBG dan Kopdes. Terkait usulan dari Kades agar ada program lain, Yandri, menyatakan itu pasti ada. Seperti masalah infrastruktur, pemerintah saat ini membangun ribuan jembatan, sekolah, baik Sekolah Rakyat, SD, SMP. semuanya ditangani oleh Presiden melalui program pusat.
"Jadi yakinlah program ini benar-benar untuk rakyat dan uang itu bukan dikekepin oleh pusat, tapi lebih mengalir dan lebih real kembali kepada masyarakat," tegasnya.
Para kepala desa juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan Kopdes. Yandri mengatakan, memang paling banyak aspirasi yang mencuat terkait masalah Kopdes ini. Banyak usulan dan saran dari para kepala desa. Aspirasi tersebut akan di follow-up.
"Paling banyak mencuat tadi tentang pembangunan Kopdes, persoalan ketersediaan tanah," ungkapnya.
Menurut dia, persoalan tersebut sudah dibahasnya bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan lintas Kementerian. Bahwa salah satu hambatan pembangunan Kopdes adalah ketersediaan lahan.
"Apakah itu karena lahannya cuma ada sawah, sementara sawah tidak boleh. Kemudian kalau ada tanah perlu diuruk, yang nguruk siapa? Kemudian ada juga tanah yang tersedia tanah Pemda, tanah perhutanan dan sebagainya. Ini yang perlu kita urai," jelasnya.
Pihaknya menyampaikan pembangunan Kopdes saat ini di daerah yang tanahnya ideal dulu. Tanahnya klir, luasnya ukuran 20 x 30 meter untuk bangunan ditambah parkiran. Luas lahan 1000 meter persegi.
"Nanti tahap kedua kita akan merancang payung hukumnya bagaimana kalau di desa itu tanahnya tidak sesuai dengan ukuran. Itu akan dibuat lagi kebijakan tentang bentuk bangunan dan luasannya," imbuh dia.
Yandri menambahkan, dalam rapat dengan Satgas Koperasi, pihaknya juga menyampaikan kendala tanah calon lokasi Kopdes yang belum ada. Masalah tanah ini yang perlu dicarikan solusi terbaik.
Pihaknya juga sepakat, dapur MBG mengambil produk-produk dari desa. Hal itu sesuai dengan cita-cita dan keinginan Presiden Prabowo. Dengan lahirnya Kopdes dan MBG, siklus ekonomi di Desa bergerak, dari desa, oleh desa dan untuk desa.
"Jadi nanti akan kita buat aturan di MBG bahwa wajib mengambil produk-produk lokal di desa itu untuk menjadi bahan baku MBG. Itu lah cara untuk membangkitkan ekonomi di tingkat desa," tegasnya.
Yandri menegaskan, bahwa persoalan-persoalan di desa tersebut akan segera dicari solusi yang paling tepat dan baik dalam mengeksekusinya.
(aku/dil)
