Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menepis pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyebut tengah bersama Luthfi saat ditangkap KPK di Semarang. Luthfi menuturkan dirinya baru mendengar Fadia terkena OTT KPK pada Selasa (3/3) pagi.
"Saya malah baru tahunya pas Selasa pagi dari media," kata Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Rabu (4/3/2026)
Luthfi membenarkan Fadia memang datang ke kediamannya pada pada Senin (2/3) malam. Namun ia menegaskan bahwa pertemuan itu tak hanya mereka berdua melainkan ada sejumlah pejabat, di antaranya Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka membahas progres program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing, jelang Rakor MBG di Pemprov Jateng yang digelar Selasa (3/3) siang. Dalam pertemuan itu, lanjut Ahmad Luthfi, Fadia juga menyampaikan izin tidak bisa mengikuti Rakor MBG yang dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan itu.
Tak ada OTT KPK dalam pertemuan tersebut. Usai pertemuan berakhir, lanjut Luthfi, masing-masing tamunya pulang.
"Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Anshor. Setelah itu Bupati Pekalongan, Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga laporan progres MBG. Kemudian Bu Fadia minta izin ndak bisa ikut Rakor pada hari Selasa bersama Pak Menteri. Setelah selesai, masing-masing pulang," jelas Luthfi.
Ahmad Luthfi berharap OTT KPK di Kabupaten Pekalongan menjadi pembelajaran bagi seluruh bupati dan wali kota. Apalagi Pemprov Jateng telah bekerjasama dengan KPK untuk melakukan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
Pemprov Jateng bekerja sama dengan Korsupgah KPK memberikan pengarahan pada kepala daerah hingga anggota DPRD. Tak hanya itu, saat peringatan Hari Korupsi Dunia, mereka juga telah diperingatkan jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran apalagi sampai main proyek yang merugikan pembangunan daerah.
Tindakan preemtif juga dilakukan. Lantaran kejadian itu bisa jadi bermula dari adanya kesempatan dan niat yang tidak baik.
Luthfi mengimbau semua kepala daerah, termasuk ASN untuk terus menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Paling penting lagi, tak boleh melanggar hukum. Pejabat publik, tegasnya, harus menjadi suri tauladan karena menurutnya 'ikan busuk itu berawal dari kepalanya'. Kepala daerah wajib memberikan contoh yang baik.
Ia juga berpesan, kepala daerah tak boleh bergaya hidup hedon dan flexing harta maupun aset yang dimiliki. "Harus jadi contoh yang baik, Dengan cara apa? Ya birokrasi yang sehat, bersih dan sesuai rule of law," tandasnya.
Sementara itu, saat jumpa pers, KPK membantah anggapan Bupati Fadia tertangkap bersama Gubernur Jateng.
"Selama kami di Posko, tidak ada informasi itu. Di posko itu kami komunikasi terus dengan petugas yang di lapangan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
(aku/apl)
