Kasus keracunan massal makan bergizi gratis (MBG) menu soto ayam di Mojokerto menjadi sorotan nasional. Jumlah korban dipastikan mencapai 411 orang, mayoritas anak-anak.
Sementara dapur penyedia MBG hingga sistem pengawasannya ikut disorot keras oleh pemerintah daerah dan pusat.
Korban Resmi 411 Orang
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa (Gus Barra) memastikan total korban keracunan massal mencapai 411 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Totalnya 411 pasien, 334 sudah pulang, 77 pasien yang masih dirawat. Artinya, jumlah pastinya (korban keracunan massal) yang dari Dinas Kesehatan 411," kata Gus Barra kepada wartawan di RSUD Prof dr Soekandar, Mojosari, Mojokerto, Rabu (14/1/2026).
Data ini sekaligus meluruskan informasi sebelumnya yang sempat menyebut korban berjumlah 433 orang.
"Iya 411 dipastikan (keracunan MBG soto ayam), menunya sama, keluhannya sama," tegasnya.
Data Korban Dikunci
Pemkab Mojokerto memastikan jumlah korban tidak akan bertambah karena masa inkubasi telah lewat.
"Sekarang kami sudah menutup pasien dengan keluhan (keracunan) MBG karena masa inkubasi ini sudah lewat. Jadi, kalau ada keluhan karena MBG, ini karena masa inkubasi sudah lewat, kami sudah tidak menghitung itu lagi," terangnya.
Penambahan terakhir tercatat sebanyak tujuh orang pada hari yang sama.
"Kelihatannya semua komponen yang ada di (MBG) soto ayam (yang menyebabkan keracunan massal)," ungkapnya.
Dugaan Penyebab Keracunan
Gus Barra menduga keracunan dipicu oleh cara penyimpanan MBG di SPPG yang tidak sesuai prosedur.
"Bisa jadi karena penyimpanannya. Karena penyimpanannya itu harus suhu minus supaya awet. Lah itu kemarin dicek ke sana (SPPG) kurang dari itu. Jadi, bakteri kemungkinan berkembang," jelasnya.
Namun, hasil pemeriksaan laboratorium masih menunggu.
"Hasil lab masih dalam proses analisis dan akan kami laporkan ke BGN. Nanti BGN yang akan bisa menjawab," tandasnya.
Gus Barra mengungkap fakta bahwa sebagian besar SPPG di Mojokerto belum mengantongi SLHS.
"Dari 77 SPPG, yang ada SLHS ada 11, yang lainnya tidak ada," ungkap Gus Barra.
Artinya, 66 SPPG atau 85,7 persen belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, termasuk SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 Ponpes Al Hidayah.
"Karena Oktober 2025 mulai diberlakukan, (SPPG) yang belum ada (belum mengantongi SLHS) tetap jalan sambil mengurus SLHS," terangnya.
Kepala Dinkes Mojokerto Dyan Anggrahini Sulistyowati menegaskan kendala utama adalah pemenuhan persyaratan IKL.
"Sepanjang IKL terpenuhi, kami terbitkan rekom SLHS. Yang lama kan memenuhi, kadang IPALnya belum sesuai, untuk pembuatan IPAL juga tidak bisa satu atau dua hari," tandasnya.
Menteri HAM Turun Tangan
Menteri HAM Natalius Pigai langsung turun ke Mojokerto menjenguk para korban. Ia menyatakan akan menekan Badan Gizi Nasional agar merombak total pegawai SPPG penyedia MBG tersebut.
"Tugas saya melakukan pemantauan dan pengawasan (program MBG). Perjalanan saya ke sini untuk memastikan program yang baik, dari niat yang baik, program yang muncul dari relung hati paling dalam Pak Presiden Prabowo Subianto bisa dijalankan maksimal, profesional dan prosedural," kata Pigai.
Ia menegaskan perombakan pegawai SPPG menjadi bagian trauma healing.
"Tadi saya sudah sampaikan ke anak-anak itu (korban), bahwa kami akan ganti orang yang masak, orang yang memberikan makanan dan kami akan ganti orang yang menyajikan. Jadi, hal-hal yang memberi keyakinan bahwa tidak lagi dimasak oleh yang bersangkutan, tidak lagi disajikan oleh yang bersangkutan. Itu akan menjadi salah satu bagian entri point trauma healing. Memang harus jalan (trauma healing) agar mereka bersedia menerima program yang sama. Walaupun mereka tidak menyampaikan menolak program ini," jelasnya.
Pigai juga menegaskan sikap keras terhadap SPPG yang sama.
"Kalau saya ini kan bahasa saya kan menekan, saya akan menekan, harus evaluasi, tidak boleh yang sama. Bagaimana orang tua kasih makan SPPG yang sama, saya saja tidak mau, apalagi anak-anak. Makan itu soal trust, anak-anak tidak akan mendapatkan makanan. 411 itu too much, satu orang pun tidak boleh, apalagi 411. Karena itu, tidak mungkin SPPG yang sama memberikan atau menyajikan makanan untuk anak-anak sekolah. Di sini saya melihat sumbernya dari satu SPPG yang dikelola swasta. Saya kira pasti ada evaluasi dari BGN terhadap yang bersangkutan," tegasnya.
Investigasi gabungan masih berlangsung melibatkan Polres Mojokerto, Kodim 0815, Dinas Kesehatan, serta Badan Gizi Nasional.
BGN juga menghentikan sementara operasional SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 Ponpes Al Hidayah yang selama ini menyuplai 2.679 porsi MBG per hari ke 22 sekolah dan pondok pesantren di Kutorejo dan Mojosari. SPPG tersebut berpotensi disetop permanen apabila terbukti melanggar aturan.
Simak Video "Video Puluhan Siswa SD di Rembang Diduga Keracunan Susu MBG"
[Gambas:Video 20detik]
(irb/hil)
