Para rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Surabaya curhat ke Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Mereka mengungkapkan banyak mahasiswa dari keluarga prasejahtera kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), bahkan nyaris drop out (DO).
Curhatan itu disampaikan saat Eri bertemu dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) Jawa Timur. Eri menyebut, berdasarkan data yang diterimanya, mahasiswa dari keluarga miskin kategori Desil 1-5 justru banyak menempuh pendidikan di PTS.
Eri mengaku semakin miris setelah mendengar cerita salah satu rektor yang mahasiswanya hampir DO hanya karena telat membayar UKT. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkot Surabaya berencana memberikan bantuan UKT bagi mahasiswa PTS dari keluarga prasejahtera.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bantuan itu dikhususkan bagi mahasiswa PTS yang masuk kategori keluarga miskin Desil 1-5. Dalam waktu dekat, Pemkot Surabaya juga akan merevisi Peraturan Wali Kota (Perwali) lama terkait Tata Cara Pemberian Beasiswa agar lebih tepat sasaran.
"Berarti, yang seharusnya saya sentuh sesuai dengan janji sumpah saya sebagai wali kota adalah mengentaskan kemiskinan dan membantu orang miskin, bukan membantu segelintir orang yang kaya. Maka, saya juga harus membantu yang berada di PTS sehingga anak ini bisa menjadi sarjana dan mengubah nasib keluarganya," kata Eri, Senin (26/1/2026).
Berdasarkan temuan para rektor, jumlah mahasiswa yang masuk kategori keluarga miskin di PTS mencapai ratusan. Seperti di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), jumlahnya sekitar 300 mahasiswa.
Ia pun meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya untuk melakukan sinkronisasi data antara pemkot dengan PTS. Setelah cocok, maka akan diberikan bantuan UKT.
Bantuan UKT tidak hanya diberikan kepada mahasiswa baru PTS, tetapi juga mahasiswa aktif yang tidak mampu.
"Jadi tidak hanya yang baru saja, tapi yang masih kuliah kemudian tidak bisa membayar (uang) kuliah dan masuk Desil 1-5, akan kita tutup UKT-nya. Sehingga ini bisa menggerakkan (program) Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Surabaya," jelasnya.
Diharapkan, bantuan UKT bisa memberikan semangat mahasiswa PTS aktif yang masuk kategori Desil 1-5. Ia tak ingin ada lagi mahasiswa yang hampir di-DO karena tidak bisa membayar UKT.
UKT gratis untuk mahasiswa tidak mampu yang masuk ke dalam Desil 1-5 tidak dibatasi kuota. Pemkot juga membebaskan calon mahasiswa baru untuk memilih masuk PTS manapun di Surabaya.
"UKT adalah urusan pemerintah dengan perguruan tinggi, yang pasti nanti anak ini mau masuk manapun terserah. Tapi, saya mengajarkan kejujuran, melalui apa yaitu tes, apakah itu SNBT, SNBP, atau tes yang berada di swasta sehingga mereka punya peluang yang sama. Dan pada akhirnya pemerintah itu memang betul-betul hadir untuk orang yang tidak mampu," urainya.
Sementara Ketua ABP-PTSI Jawa Timur Budi Endarto mengatakan, selama ini di perguruan tinggi swasta banyak ditemukan mahasiswa yang masuk ke dalam kategori keluarga miskin dari Desil 1-5.
Budi berharap, bantuan pendidikan dari pemkot bisa sesuai target Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.
"Oleh karena itu, harapan kami dari perguruan tinggi swasta bisa memiliki kontribusi dan mengawal bahwa target capaian meningkatkan kualitas (pendidikan) itu juga ada di perguruan tinggi swasta," pungkasnya.
(auh/hil)
