Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama setahun terakhir diingatkan agar tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan. Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh agar distribusi program lebih diarahkan ke daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof Dr Didin S Damanhuri, menilai pergeseran fokus tersebut penting untuk menekan ketimpangan anggaran. Meski angka stunting menunjukkan penurunan, prevalensinya dinilai belum mencapai batas aman di bawah 10 persen.
"MBG menjadi pendekatan baru yang potensial strategis. Namun, evaluasi distribusi sangat penting agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat di daerah 3T," ujar Didin dalam agenda Talkshow Pekan Gizi Nasional 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Didin menyoroti pelaksanaan MBG yang sejauh ini masih banyak menyasar wilayah urban. Ia menyarankan pemerintah untuk mulai berani mendorong pembagian antara anggaran dari pemerintah serta public partnership, baik dari pihak nasional maupun asing.
Skema kemitraan ini, menurut Didin, terutama bisa diterapkan untuk wilayah yang kondisi ekonominya sudah lebih baik.
"Anggaran negara (APBN) dapat diprioritaskan sepenuhnya untuk menyisir daerah 3T dan penduduk prioritas seperti anak sekolah serta ibu menyusui," jelasnya.
Didin memandang MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan, melainkan instrumen investasi manusia. Gizi yang baik diyakini bakal berdampak langsung pada kualitas berpikir, fisik, dan antusiasme siswa yang akan meningkatkan produktivitas nasional serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Terkait realisasi, Didin mencatat alokasi anggaran MBG tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun terserap sekitar Rp 65 triliun. Ia mengibaratkan fase awal program ini seperti uji coba yang penuh tantangan teknis.
Ia pun membeberkan catatan agar ke depan dilakukan pemeriksaan background checking yang ketat agar distribusi pangan efektif dan tidak bocor.
"Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan program ini tepat sasaran dan mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui penyerapan komoditas pangan lokal secara berkelanjutan," pungkasnya.
(auh/abq)
