Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyosialisasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo. Dia menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
"Data ini sangat strategis sebagaimana arahan Bapak Presiden. Di lapangan kita masih menemukan data yang harus diperbaiki. Ini pekerjaan rumah besar kita. Kalau dilakukan bersama dan konsisten, kesalahan data akan makin berkurang," kata Gus Ipul.
Ia mengapresiasi komitmen Pemkab Sidoarjo yang siap bergerak bersama melakukan pemutakhiran data secara berkala. Hasil pembaruan data tersebut nantinya diserahkan ke pemerintah pusat melalui mekanisme yang sudah ditetapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemutakhiran DTSEN akan berdampak langsung pada keluarga yang selama ini belum terjangkau bantuan sosial. Dengan data yang semakin akurat, bantuan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga, baik dalam bentuk perlindungan sosial maupun pemberdayaan.
"Jalur formal tetap berjalan, tapi musyawarah di tingkat dusun, RT, dan RW juga penting. Operator desa menjadi ujung tombak input data, karena itu perlu pelatihan yang memadai agar data yang dihasilkan akurat," ujarnya.
Gus Ipul mencontohkan perbaikan data di Banyuwangi yang sebelumnya ditemukan ketidaktepatan sasaran hingga 77%. Setelah dilakukan pembenahan, angka itu turun menjadi 28%. Ke depan, dengan digitalisasi bansos dia menargetkan kesalahan bisa ditekan hingga di bawah 10% bahkan 5%.
Pemutakhiran data, lanjutnya, dilakukan setiap hari di lapangan dan dievaluasi setiap tiga bulan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kalau data kita akurat, tidak ada keluarga miskin yang terlewat. Karena bantuan itu berbasis data, dan data itu hadir dari bawah, dari RT, RW, desa, sampai pusat," tegasnya.
Mensos juga menyinggung rencana pendirian Sekolah Rakyat, program pendidikan berasrama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sesuai arahan Presiden, sekolah ini akan memiliki gedung permanen dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.
"Tahun ini sudah dibangun 104 titik Sekolah Rakyat. Akan ada 100 titik berikutnya. Kita harapkan Sidoarjo bisa masuk tahap itu. Paling tidak mulai dulu dengan rintisan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya pembaruan data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan (PBI). Ia menegaskan pasien dengan penyakit kronis tetap harus dilayani meski kepesertaannya sempat nonaktif.
"Bagi yang benar-benar membutuhkan, apalagi dengan penyakit kronis seperti cuci darah, harus tetap dilayani. Sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, rumah sakit tidak boleh menolak," tegasnya.
Sidoarjo Siapkan Lahan Sekolah Rakyat
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan siap mendukung penuh pemutakhiran DTSEN hingga ke tingkat RT dan RW.
"Kami di daerah tentu mensupport, mulai dari RT, RW sampai desa, bagaimana mewujudkan data yang benar-benar akurat. Data itu sangat penting," ujarnya.
Terkait Sekolah Rakyat, Subandi mengungkapkan Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan lahan seluas 9,5 hektare di kawasan Buduran. Lokasi tersebut berada satu kawasan dengan kampus ITS dan merupakan hasil tukar guling dengan aset sekolah perikanan milik daerah.
"Tahun 2026 kita mulai dengan sekolah perintis dulu. Targetnya 2027 gedung permanen sudah dibangun. Kami juga akan menggandeng perguruan tinggi seperti Unesa untuk mendukung proses awal," jelasnya.
Ia menyebut Sidoarjo diminta langsung oleh Kementerian Sosial untuk menjadi daerah percontohan Sekolah Rakyat di Jawa Timur.
"Tadi saya sudah diminta mengurus langsung dengan Sekjen Kemensos. Sidoarjo diarahkan menjadi percontohan di Jawa Timur agar Sekolah Rakyat segera terwujud," pungkas Subandi.
(auh/dpe)
