Viral di media sosial layanan kantor Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Jember lumpuh karena listrik padam. Akibatnya, pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhenti.
Dri video yang beredar, aktivitas di kantor Desa tersebut lumpuh pada Rabu (18/2) sejak pukul 08.00 WIB. Penyebabnya, karena kantor desa tersebut tidak mampu membayar token listrik mingguan sebesar Rp 200 ribu.
Dari postingan akun tersebut, diinformasikan bahwa perangkat desa tak mampu membeli token karena Alokasi Dana Desa (ADD) 2026 belum cair, sehingga operasional desa terkendala.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, perangkat desa juga masih belum menerima gaji sejak Januari 2026. Akibatnya, seluruh fasilitas seperti komputer dan internet mati total. Sehingga pengurusan dokumen penting seperti KK dan KTP terhenti.
Baca juga: Diskon Listrik 50% PLN untuk Maret 2026 |
Puluhan warga yang mengantre pun harus pulang dengan tangan kosong. Karena fasilitas untuk mengurus KK dan KTP tidak bisa digunakan.
Salah satu warga, Indra (43), mengaku kaget saat mengetahui alasan di balik padamnya listrik di kantor desa. Dia yang berniat mencetak KK harus pulang dan mengurungkan niatnya.
"Saya mau cetak KK, tapi tadi disampaikan Pak Sekdes kalau listriknya padam karena tidak ada tokennya," katanya, Sabtu (28/2/2026).
Menurut Indra, ada sekitar 10 warga yang sudah mengantre sejak pagi. Namun akhirnya diminta pulang karena tidak ada kepastian kapan listrik akan menyala. "Kita semua akhirnya harus pulang," ujarnya.
Sekretaris Desa Patemon, Djoni Chairiyanto, membenarkan terkait adanya peristiwa tersebut. Dia menjelaskan, bahwa operasional kantor terganggu karena ADD tahun 2026 hingga kini belum cair.
"Kami mohon maaf, anggaran belum turun. Bahkan perangkat desa juga belum menerima gaji sejak Januari sampai Februari ini," ungkapnya.
Djoni merinci, kebutuhan token listrik di kantornya mencapai Rp 200 ribu per minggu. Nilai tersebut digunakan untuk menyokong operasional komputer, dua unit AC, hingga sistem pelayanan digital.
"Tak hanya listrik, tagihan WiFi yang jatuh tempo setiap tanggal 20 juga terancam menunggak. Padahal, koneksi internet adalah "nyawa" bagi pelayanan administrasi berbasis daring (online)," paparnya.
Biasanya, kata dia, pihak desa melakukan koordinasi dengan pejabat kepala desa untuk menalangi biaya operasional darurat yang nantinya diganti saat anggaran cair. Namun, entah mengapa mekanisme tersebut kali ini tidak berjalan.
"Biasanya kalau hampir habis langsung dibayarkan dulu (ditalangi). Tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya," tambahnya.
Pihak pemerintah desa berjanji akan mengupayakan solusi secepat mungkin agar pelayanan bisa kembali normal pada Kamis esok.
"Dengan berat hati kami minta maaf kepada masyarakat," tandasnya.
(dpe/abq)
