Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung sistem Pemilu agar diubah. PKB ingin Gubernur ditunjuk oleh Presiden RI, sedangkan Bupati-Wali Kota dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota.
Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskadar menyebut saat ini pembahasan Pilkada Gubernur ditunjuk Presiden RI atau dipilih DPRD Provinsi dan Pilkada Kabupaten/Kota dipilih DPRD Kabupaten/Kota masih terus dibahas.
"Jadi sekarang masih terus dilakukan pembahasan terkait dengan jumlah kursi di DPR, kemudian konfigurasi dapil, kemudian tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu terus kami lakukan diskusi sampai hari, karena memang masih banyak opsi-opsi yang menjadi wacana," kata Halim usai acara peringatan Nuzulul Quran DPW PKB Jatim di Surabaya, Jumat (13/3/2026) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan ini juga kami dalam rangka terus menggali dari berbagai narasumber, baik dari pakar, praktisi, maupun dari masyarakat. Jadi peluangnya gubernur dipilih nanti di DPRD itu masih, kalau itu masih (besar) banget," tambahnya.
Halim menyebut besarnya biaya untuk menjadi kepala daerah bisa menyebabkan munculnya kasus korupsi saat menjabat. Sebab, ada uang yang harus diganti.
"Ya kami harus semakin sadarlah bahwa untuk menjadi kepala daerah itu butuh cost yang tinggi dan risikonya juga hari ini kami lihat hampir tiap hari ada masalah yang terkait dengan kepala daerah dengan KPK. Dan tentu kami tidak berharap ini terus begitu," jelasnya.
"Nah, salah satu selain banyak hal yang harus dilakukan ya, mitigasi. Ada mitigasi hukum, kemudian penyadaran akan semua pihak, tapi yang tidak kalah penting adalah sistem. Bagaimana sistem pilkada ini jangan kemudian menjadikan sumber masalah. Malah nanti khawatirnya kepala daerah tidak memikirkan rakyat tapi memikirkan pencitraan untuk periode pertama. Karena apa? Karena dia harus menyiapkan untuk periode kedua," tambahnya.
Halim menambahkan ada sejumlah metode kepala daerah dipilih DPRD namun tetap melibatkan peran aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.
"Nah, kalau dipilih oleh DPRD tetapi dengan modifikasi yang cukup signifikan, misalnya harus turun ke lapangan sekian waktu, sekian daerah harus dikunjungi dan dilaporkan sebagai bentuk kinerja kelayakan untuk mengikuti kontestasi di DPRD. Menurut saya itu juga tidak akan mengurangi nilai demokrasi, tidak akan mengurangi keberpihakan dan pemahaman kandidat kepada masyarakat," tandasnya.
Sementara dalam acara peringatan Nuzulul Quran, politikus yang akrab disapa Gus Halim ini menyebut giat itu sudah rutin dilakukan PKB Jatim.
"Rutinitas kami setiap Ramadan dirangkai dengan Nuzulul Quran, kami rangkai dengan pertemuan caleg potensial pendulang suara Pileg 2024. Kami beri apresiasi, kami beri afirmasi, itu setiap tahun yang kami sebut dengan reward. Karena kami menyadari penuh bahwa kursi-kursi yang diduduki anggota DPR itu hampir tidak ada satu pun yang kakinya empat," jelasnya.
"Artinya ada yang tiga, berarti satu kaki urunan dari caleg-caleg di bawahnya. Ada yang kakinya dua, yang dua urunan karena caleg-calegnya bagus-bagus. Nah, itu yang kami sebut apresiasi. Yang kedua, penutupan dari seluruh rangkaian Safari Ramadan yang kami laksanakan se-Jawa Timur dengan konsolidasi kader dan kami berbagi sembako sebanyak 26.000 paket sembako yang sudah kami distribusikan ke kader-kader kami se-Jawa Timur," tambahnya.
(ihc/dpe)
