Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Lembaga Falakiyah (LF) PBNU resmi menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau hari raya Idul Fitri jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026.
Penetapan ini disampaikan melalui ikhbar yang dikeluarkan LF PBNU setelah melakukan pemantauan hilal pada Kamis (19/3/2026) petang. Rukyatul hilal dilakukan di sejumlah titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
"PBNU menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026," tulis keterangan Instagram resmi NU dilihat detikJatim, Kamis (19/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, hilal tidak terlihat sehingga bulan Ramadan 1447 Hijriah digenapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, Idul Fitri ditetapkan jatuh pada keesokan harinya, yakni Sabtu 21 Maret 2026.
Keputusan ini sekaligus menjadi pedoman bagi warga Nahdlatul Ulama dalam menentukan waktu pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Penetapan melalui rukyat ini juga sejalan dengan metode yang selama ini digunakan NU, yakni mengombinasikan perhitungan hisab dan pengamatan langsung hilal.
Sebelumnya, Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jatim Syamsul Ma'arif menjelaskan kondisi hilal pada 29 Ramadhan 1447 Hijriah masih belum ideal untuk terlihat.
"Posisi hilal secara umum di Indonesia berdasarkan perhitungan ilmu falak, pada Kamis 19 Maret 2026 terjadi ijtima' (pertemuan matahari dan bulan) pada pukul 08.25 WIB. Setelah matahari terbenam pada hari itu, hilal sudah berada di atas ufuk, tetapi ketinggiannya masih rendah. Di banyak wilayah Indonesia tinggi hilal hanya sekitar satu sampai dua derajat dan bertahan sekitar sepuluh menit setelah matahari terbenam, sehingga secara umum sangat sulit untuk terlihat dengan mata," kata Ketua LF PWNU Jatim Syamsul Ma'arif.
Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 21 Maret 2026
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI resmi menetapkan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026. Keputusan ini diambil melalui sidang isbat yang digelar pada Kamis (19/3/2026).
Sidang isbat tersebut berlangsung di Kantor Kemenag RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penetapan ini menjadi acuan resmi bagi umat Islam di Indonesia dalam merayakan Lebaran 2026.
Dalam prosesnya, sidang isbat dihadiri berbagai pihak, mulai dari pimpinan Komisi VIII DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dirjen Bimas Islam, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam. Keputusan diambil setelah seluruh peserta mendengarkan paparan hasil pemantauan hilal dari berbagai daerah di Indonesia.
"Disepakati bahwa tanggal 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu tanggal 21 Maret 2025," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dilansir dari detikNews.
Sebelum penetapan, sidang diawali pemaparan posisi hilal oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag yang menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomi. Selain itu, pemantauan hilal juga dilakukan secara langsung di ratusan titik di seluruh Indonesia, termasuk 117 lokasi pengamatan untuk penentuan Syawal tahun ini.
Hasil pemantauan tersebut kemudian dilaporkan oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag. Berdasarkan perhitungan hisab, posisi hilal di Indonesia belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
"Kita lihat. Gambarnya jelas, magenta semua, merah semua. Kalau tadi kurva tadi digabungkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memenuhi kriteria awal bulan Qomariyah MABIMS, warnanya magenta," kata Tim Hisab Rukyat Kemenag Cecep Nurwendaya, dalam seminar sidang isbat di Kemenag.
Ia menjelaskan bahwa meskipun di sebagian wilayah Aceh ketinggian hilal sudah memenuhi batas minimal 3 derajat, namun elongasinya belum mencapai syarat minimal 6,4 derajat. Padahal, kedua parameter tersebut harus terpenuhi secara bersamaan sesuai kriteria MABIMS.
"Sehingga tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah secara hisab MABIMS jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026 Masehi. Tingginya masuk tapi elongasinya tidak. Padahal MABIMS mensyaratkan dua-duanya harus memenuhi. Itu syaratnya wajib dua-duanya. Tidak pakai atau, dan," ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, sidang isbat mengombinasikan dua metode utama, yakni hisab dan rukyat. Metode hisab menggunakan perhitungan astronomi untuk mengetahui posisi bulan secara matematis, sedangkan rukyat dilakukan melalui pengamatan langsung hilal setelah Matahari terbenam.
Kedua metode ini memiliki landasan ilmiah sekaligus keagamaan yang kuat, serta telah lama digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Melalui sidang isbat, pemerintah berupaya menghadirkan keputusan yang tidak hanya akurat secara sains, tetapi juga selaras dengan prinsip syariat.
Dengan melibatkan berbagai pihak dan pendekatan metode tersebut, pemerintah memastikan adanya kepastian dan keseragaman dalam pelaksanaan ibadah umat Islam, khususnya dalam merayakan Idul Fitri.
Dengan hasil tersebut, pelaksanaan Lebaran 2026 berlangsung serentak antara pemerintah dan NU. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk menjaga toleransi apabila terdapat perbedaan penetapan dengan kelompok lain.
(auh/irb)
