Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama satu hari dalam sepekan. Langkah ini diambil sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah kekhawatiran terganggunya pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah.
Kebijakan tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga akan menyasar pegawai swasta. Meski demikian, pemerintah masih melakukan kajian lebih lanjut karena tidak semua sektor pekerjaan dinilai cocok untuk sistem kerja jarak jauh.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa penerapan WFH memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait efektivitas kerja di sejumlah bidang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"WFH bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa dikerjakan dengan baik kalau disuruh WFH. Karena kalau kita lihat WFH pasti kabur tuh," ujar Purbaya usai salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Ia menjelaskan, skema WFH kemungkinan besar akan diterapkan setiap hari Jumat. Hal ini dipertimbangkan karena berdekatan dengan akhir pekan, sehingga dapat menciptakan tiga hari berturut-turut dengan aktivitas yang lebih banyak dilakukan dari rumah.
"Jumat kan ditambah Sabtu-Minggu jadi 3 hari itu lumayan tuh untuk aktivitas di rumah, dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit," ungkapnya.
Rencana penerapan kebijakan ini diproyeksikan mulai berjalan setelah periode libur Lebaran. Namun, pemerintah masih mengkaji waktu pasti pelaksanaannya agar tidak mengganggu produktivitas kerja di berbagai sektor.
Purbaya juga menyebut bahwa penerapan WFH satu hari dalam seminggu berpotensi menurunkan konsumsi BBM secara signifikan. Bahkan, berdasarkan perhitungan kasar, penghematan yang dihasilkan bisa mencapai sekitar 20 persen.
"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, lupa saya, tapi seperlimanya, 20% kira-kira," tuturnya.
Dengan demikian, kebijakan WFH setiap Jumat tidak hanya ditujukan untuk efisiensi energi, tetapi juga sebagai strategi adaptasi terhadap dinamika global yang berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan bakar di dalam negeri.
(ihc/abq)
