Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Muchammad Rafi Wibisono, menyoroti wacana Work From Home (WFH) bagi ASN yang tengah digodok pemerintah. Ia meminta kebijakan itu dikaji ulang dan tidak dijadikan opsi utama, dengan mendorong optimalisasi transportasi umum sebagai alternatif.
Rafi menilai penerapan WFH tidak serta-merta menjadi solusi utama untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun efisiensi. Menurutnya, pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas utama.
"Kalau tujuannya untuk efisiensi BBM, bisa juga didorong penggunaan transportasi umum bagi ASN. Jadi tidak langsung WFH. ASN tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan, tapi penggunaan BBM bisa ditekan," ujar Rafi, Senin (30/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi Fraksi PKB itu menegaskan, setiap kebijakan perlu dikaji secara komprehensif agar tidak berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.
"WFH boleh saja, tapi jangan jadi opsi utama. Harus dilihat dampaknya secara menyeluruh," tuturnya.
Sebagai alternatif, Rafi mengusulkan beberapa skema yang bisa diterapkan Pemkab Sidoarjo. Di antaranya pengaturan transportasi ASN dengan sistem terpadu untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi di jam sibuk.
Selain itu, ia juga mendorong penerapan sistem kerja hybrid pada sektor tertentu yang memungkinkan, serta penguatan layanan digital agar masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pemerintahan.
"Kami berharap ini bisa jadi bahan pertimbangan. Prinsipnya efisiensi jalan, tapi pelayanan publik tetap maksimal," katanya.
Ia pun berharap Pemkab Sidoarjo mempertimbangkan matang-matang sebelum memutuskan kebijakan WFH agar keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan publik tetap terjaga.
"Kami berharap ini bisa jadi bahan pertimbangan. Prinsipnya adalah efisiensi jalan, tapi pelayanan publik tetap maksimal," pungkasnya.
(auh/abq)
