Angka kemiskinan di Banyuwangi tercatat menurun sepanjang 2025. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencatat penurunan dari 6,54% pada 2024 menjadi 6,13% di 2025 atau turun 0,41%.
Data tersebut disampaikan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat membacakan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Tahun Anggaran 2025 di hadapan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Ipuk menjelaskan, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil dari berbagai program prioritas yang dijalankan pemerintah daerah selama periode 2024-2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025 telah berakhir, kami selaku Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD melalui Rapat Paripurna," kata Ipuk, Kamis (2/4/2026).
Meski demikian, berbagai program sosial prioritas tetap dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan warganya. Berbagai penghargaan pun mampu diraih oleh kabupaten berjuluk Blambangan ini sebagai bentuk apresiasi dari sejumlah pihak.
"Sepanjang 2025, Banyuwangi juga meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional. Di antaranya penghargaan Kabupaten Berkinerja Tinggi dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024," terang Ipuk.
Selain itu, Banyuwangi juga meraih predikat Kabupaten Terinovatif se-Indonesia dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 dari Kementerian Dalam Negeri.
Di bidang digitalisasi pemerintahan, Banyuwangi mencatat indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 4,87, yang menempatkannya sebagai pemerintah daerah terbaik di Indonesia. Ipuk mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak di Banyuwangi.
"Semua ini merupakan hasil kinerja dan sinergi Pemerintah Daerah beserta DPRD, serta seluruh jajaran Forpimda, instansi vertikal, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta semua elemen masyarakat Banyuwangi," pungkasnya.
(auh/abq)
