Sosialisasi parkir digital yang digelar Dishub Surabaya diwarnai kericuhan di Mayar Kertoarjo. Akibatnya, petugas Dishub dan para juru parkir (jukir) sempat bersitegang di kawasan tersebut.
Kericuhan berawal saat petugas gabungan dari Dishub dan polisi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Jalan Manyar Kertoarjo sejak pagi hingga siang. Di sana, petugas melakukan sosialisasi terhadap jukir agar mengurus aktivasi rekening untuk program parkir digital.
Namun, upaya itu tidak berjalan mulus karena sejumlah jukir menolak dengan alasan sistem bagi hasil 60 persen untuk pemkot dan 40 persen untuk jukir tak adil. Alhasil, saling kejar dan dorong petugas dan jukir pun tak terhindarkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketum Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) Izul Fikri menjelaskan, sebelum melakukan sosialisasi, pihaknya merasa tidak ada komunikasi. Lalu tiba-tiba petugas gabungan datang ke Manyar Kertoarjo membuat jukir di sana kebingungan.
Ia memastikan, bahwa parkir digital telah didukung jukir. Tapi ada syaratnya, yakni sistem bagi hasil yang adil, asuransi kehilangan kendaraan konsumen, hingga minta dicover BPJS.
"Bagi hasil 60 persen (untuk jukir), 40 persen (untuk pemkot) itu kecil. Kami di lapangan punya tanggung jawab besar. Kalau motor hilang, kami yang tanggung jawab," kata Izul kepada wartawan di lokasi, Selasa (7/4/2026).
"Asuransi kehilangan ya ditanggung oleh pemerintah kota dong. Kok enak pemerintah kota cuma nerima bersih. Terus yang ke ketiga, jukir ini harus dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, karena Ini kan profesi berisiko," tambahnya.
Namun, pada penegakan, Dishub Surabaya telah menghentikan ratusan jukir yang tidak mendukung parkir digital dan akan mengganti yang baru. Menurut Izul, urusan mengganti jukir tidak mudah dan dapat menimbulkan gesekan.
"Kalau ada jukir yang tidak mau tanda tangan nanti diganti. Tidak semudah itu. Juru parkir ini mendapatkan lokasi parkir, titik parkir tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tahu-tahu ada pengganti, ini bahaya gitu. Jangan sampai ada gesekan sosial," tegasnya.
Ia kembali menegaskan, bila parkir beralih ke digital bakal didukung oleh jukir. Apalagi hasilnya ditransfer ke rekening yang sudah dibuat. Permasalahannya ada di bagi hasil.
"Kalau cuma (aktivasi) rekening, kan itu tempat menyimpan uang. Siapa sih yang enggak mau? Ya, mau saja lah. Itu. Kita itu bukan menolak digitalisasinya, yang kita tolak bagi hasilnya," pungkasnya.
(auh/abq)
