Pakar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Achmad Hidayatullah menyoroti Kemdiktisaintek yang berencana menutup sejumlah prodi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Menurut pria yang akrab disapa Dayat, kebijakan itu perlu dikaji lebih mendalam.
Pengkajian kebijakan itu dia harapkan tidak sampai ada kekeliruan dalam membaca persoalan mendasar pendidikan di Indonesia. Dia juga menyoroti Sekjen Kemdiktisaintek terkait oversupply lulusan pendidikan yang menjadi dasar wacana penutupan sejumlah prodi pendidikan.
"Narasi itu justru menunjukkan adanya kebingungan dalam melihat arah kebijakan pendidikan nasional. Penyederhanaan persoalan menjadi sekadar oversupply lulusan itu problematis. Seolah-olah akar masalahnya ada pada jumlah lulusan, padahal realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda," kata Dayat, Senin (27/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dayat menjelaskan, fenomena kekurangan guru masih terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun daerah 3T. Bahkan, dalam beberapa kasus, kebutuhan tenaga pengajar harus ditutup oleh aparat seperti TNI dan Polri sebagai solusi darurat. Menurutnya ini menunjukkan persoalan utama terletak pada ketimpangan distribusi, bukan kelebihan jumlah lulusan.
Baca juga: UMSURA Peringkat 1 PTS Terbaik di Jatim |
"Yang terjadi bukan kelebihan guru, melainkan distribusinya yang tidak merata. Namun, prodi pendidikan justru berisiko dijadikan kambing hitam," ujarnya.
Ia pun mengingatkan kebijakan yang mendasarkan relevansi prodi semata pada kebutuhan industri berpotensi menggeser orientasi pendidikan tinggi menjadi sekadar penyedia tenaga kerja. Padahal, fungsi utama perguruan tinggi jauh lebih luas.
"Ini berbahaya karena mereduksi peran universitas hanya sebagai 'pabrik tenaga kerja'. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang produksi pengetahuan, refleksi kritis, sekaligus penggerak peradaban," jelasnya.
Alumnus University of Szeged Hungary itu menilai, jika logika tersebut terus digunakan, maka disiplin ilmu yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan industri akan semakin terpinggirkan. Kondisi ini dikhawatirkan mengarah pada komersialisasi atau kapitalisasi pendidikan.
Selain itu, rendahnya serapan lulusan pendidikan, khususnya guru, menurut Achmad, harus dibaca secara lebih komprehensif. Di sejumlah daerah perkotaan, misalnya, masih banyak sekolah yang kekurangan guru akibat pensiun, namun tidak diimbangi dengan rekrutmen baru.
"Bisa jadi ini terkait keterbatasan anggaran daerah, misalnya APBD yang belum mampu menanggung biaya tambahan seperti tunjangan kinerja (tukin)," ujarnya.
Dekan Fakultas Pendidikan, Komunikasi, dan Sains UMSURA itu menegaskan, menutup prodi pendidikan bukanlah solusi yang tepat.
"Menutup prodi pendidikan bukan solusi, melainkan bentuk pengalihan masalah. Jika negara belum mampu menjamin kesejahteraan dan profesionalitas guru, serta belum optimal menciptakan lapangan kerja, maka yang harus dibenahi adalah sistemnya bukan mengurangi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk masa depan pendidikan," katanya.
(auh/dpe)
