Pemprov Jatim merespons masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan BUMD yang kinerjanya 'jeblok'. Pemprov Jatim berencana menyiapkan badan khusus agar fokus membina BUMD untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang optimal.
"Salah satu yang dibahas adalah terkait kinerja BUMD. Ini opsi yang berkembang itu biasanya ada dua jalur, satu adalah membentuk struktur organisasi di dalam pemerintahan yang akan bisa lebih fokus di hirarki lebih tinggi untuk mengurusi BUMD," kata Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (3/6/2026).
Opsi lain, kata Emil yakni membentuk konsep holding BUMD. Konsep ini nantinya akan jadi induk dari berbagai BUMD milik Pemprov Jatim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Atau justru membentuk konsep holding. Artinya ada holding korporasi milik BUMD yang kemudian menaungi BUMD-BUMD lainnya. Semua ada plus-minusnya kita sedang mencermati dengan serius mana yang paling cocok untuk Jawa Timur," tambahnya.
Emil mengakui kinerja BUMD milik Pemprov Jatim belum maksimal. Sejauh ini, hanya Bank Jatim yang menyetor dividen sangat tinggi ke Pemprov Jatim.
"Tetapi pasti ada pembenahan, agar ada kapabilitas yang semakin meningkat dalam menjaga kinerja dari BUMD kita agar memberikan PAD yang maksimal," terangnya.
Emil memastikan Pemprov Jatim akan menindaklanjuti usulan dari berbagai pihak untuk perbaikan BUMD termasuk usulan dari Pansus BUMD DPRD Jatim.
"Ibu Gubernur menekankan kita harus mencermati apa yang disampaikan di LKPJ, maksudnya masukan-masukan terhadap LKPJ dari berbagai elemen tentu juga dari DPRD misalnya untuk meningkatkan kinerja BUMD kita. Kita berterima kasih atas masukan-masukan berharga dan tentunya harus kita ikhtiarkan tindak lanjutnya dan apapun manifestasi atau implementasi dari tindak lanjut tersebut kita akan komunikasikan dengan pihak yang telah memberi saran," tandasnya.
Sementara saat dikonfirmasi detikJatim, Direktur Utama Panca Wira Usaha (PWU), Erlangga Satriagung mendukung Pemprov Jatim membentuk badan khusus yang menaungi BUMD.
"Tentu kita mendukung, karena kita tahu beban kerja Biro Perekonomian sangat tinggi. Kita bisa melihat provinsi DKI Jakarta sudah ada badan khusus yang mengurusi BUMD, karena di era ini peningkatan PAD sangat dibutuhkan," jelasnya.
Sebagai BUMD yang disorot Pansus DPRD Jatim, Erlangga menyatakan PWU akan terus berbenah agar semakin maksimal.
"Kita sudah MoU dengan Kejati Jatim untuk pemulihan aset PWU. Karena selama ini aset kami aset yang banyak bermasalah, mulai legalitasnya hingga dokumennya kita tidak membawa," tandasnya.
(auh/abq)
