Jauh sebelum Kota Surabaya meluas ke arah selatan seperti sekarang, nadi kehidupan kota ini sepenuhnya berdenyut di kawasan utara dekat muara Sungai Kalimas. Wilayah yang kini dipenuhi deretan gedung tua berasitektur kolonial tersebut dulunya merupakan pusat peradaban yang disebut sebagai Kota Bawah atau benedenstad.
Cikal bakal pembentukan kawasan ini bermula pada tahun 1743 ketika Pakubuwono II menandatangani perjanjian dengan VOC yang secara resmi menyerahkan kepemilikan wilayah Surabaya kepada pihak Belanda.
Merujuk pada catatan sejarah lokal yang dihimpun dari akun @Surabaya, pihak kolonial langsung bergerak cepat mengamankan wilayah strategis ini pasca-penyerahan kekuasaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belanda mulai membangun kanal-kanal air, benteng pertahanan, hingga tembok pembatas kota yang memagari kawasan dekat muara pertigaan sungai. Titik ini yang menjadi episentrum baru bagi pusat pemerintahan, markas militer, pelabuhan utama, serta seluruh aktivitas ekonomi makro internasional di Jawa Timur pada akhir abad ke-19.
Pusat dari kesibukan Kota Bawah ini bertumpu di sekitar Jembatan Merah dan Heerenstraat yang saat ini telah berubah nama menjadi Jalan Rajawali. Dalam bahasa Belanda, nama Heerenstraat memiliki arti harfiah "Jalan Para Tuan".
Nama ini menjadi sangat akurat karena koridor jalan itu memang dipadati oleh kantor dagang raksasa, lembaga perbankan, gudang komoditas, hingga gedung-gedung administrasi milik pejabat tinggi Belanda.
Baca juga: Stasiun di Surabaya yang Wajib Diketahui |
Secara administratif, ruang lingkup Kota Bawah ini mencakup wilayah Jembatan Merah, Rajawali, Krembangan, Kembang Jepun, Ampel, bantaran Sungai Kalimas, hingga Willemsplein atau yang sekarang dikenal sebagai Taman Jayengrono.
Karakter bangunan di Kota Bawah cenderung berhimpitan dan sangat compact demi efisiensi aksesibilitas menuju pelabuhan dagang utama yang menjadi gerbang ekspor-impor barang. Kontras dengan kemewahan fasilitas yang dinikmati para taipan dan pejabat Eropa di area inti, masyarakat pribumi pada masa itu justru tersingkir ke pinggiran.
Kaum bumiputera kebanyakan terpaksa mendirikan pemukiman di kampung-kampung padat di luar batas benteng kota dengan ketersediaan fasilitas sanitasi maupun infrastruktur yang jauh lebih terbatas dan ala kadarnya.
(abq/dpe)
