Nasib para siswa di Kabupaten Nganjuk yang rumahnya tidak terjangkau sistem domisili SMA negeri, menjadi pekerjaan rumah bersama. DPRD Nganjuk terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), agar memberikan solusi atas persoalan tersebut.
"Yang menjadi persoalan adalah, ini kewenangan Kemendikdasmen. Dan keluhan dari warga sempat kami bawa ke Dinas Pendidikan Jawa Timur, agar mendapat atensi," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk, M. Fauzi Irwana kepada detikJatim, Selasa (9/6/2026).
Fauzi menyebut ada ratusan siswa di sejumlah kecamatan di Nganjuk, yang rumahnya tidak terjangkau sistem domisili SMA. Selain di Kecamatan Jatikalen, ada pula di Ngluyu, Wilangan dan Sawahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Cara Ambil PIN SPMB Jatim 2026 untuk SMA/SMK |
"Praktis siswa-siswa di wilayah itu, bila ingin masuk SMA, harus menempuh jalur prestasi. Bila tidak lolos, otomatis tidak bisa ikut di jalur sistem domisili. Terpaksa mereka akhirnya menempuh pendidikan ke pondok, maupun sekolah swasta," beber Fauzi.
Dia berharap segera ada solusi dari Kemendikdasmen atas persoalan yang sudah lama terjadi itu. Apalagi persoalan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Nganjuk, tapi banyak wilayah di Indonesia.
Soal proses penerimaan murid baru yang saat ini sedang berlangsung, Fauzi memastikan bahwa Komisi IV DPRD Nganjuk sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan pengawasan.
"Sampai hari ini kami belum mendapat laporan kendala atas proses penerimaan murid baru, terutama SD dan SMP ya. Karena kalau SMA kan kewenangan Provinsi Jawa Timur," ungkap dia.
Soal sistem domisili SD hingga SMP negeri di Kabupaten Nganjuk, Fauzi memastikan sekolah yang ada telah menjangkau seluruh siswa yang akan mendaftarkan diri.
"Jadi kalau SD dan SMP negeri di Kabupaten Nganjuk ini saya rasa sudah tidak ada masalah soal sistem domisili. Yang jadi PR bersama adalah sistem domisili untuk SMA negeri," pungkasnya.
(auh/abq)
