Pemprov Jatim melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengungkap manfaat dilakukannya work from home (WFH) selama dua bulan terakhir. Konsumsi BBM di lingkup aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jatim menurun.
"Setelah dua bulan Pemprov Jatim menerapkan WFH (sejak bulan April 2026) setiap hari Rabu diperoleh hasil yang positif terhadap upaya efisiensi operasional pemerintahan," kata Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni di Surabaya, Rabu (10/6/2026).
"Berdasarkan laporan perangkat daerah mengenai capaian efisiensi dan kinerja bulan April-Mei 2026, pelaksanaan WFH berhasil memberikan penghematan pada komponen listrik, air, BBM, hingga tagihan telepon tanpa mengganggu ritme kinerja maupun pelayanan publik," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perempuan yang akrab disapa Yuyun ini mengungkap selama dua bulan dilakukan WFH di Pemprov Jatim, penghematan BBM hingga listrik sangat efektif.
"Berdasarkan laporan perangkat daerah yang melaksanakan WFH, tercatat penghematan listrik mencapai 3,95 persen dibandingkan bulan Maret. Selain itu, penghematan penggunaan air mencapai 11,86 persen," jelasnya.
"Dari sisi penggunaan BBM, capaian efisiensi juga mulai terlihat cukup nyata. Penghematan BBM kendaraan dinas tercatat sebesar Rp 128.280.920 atau 7,21% dibandingkan bulan Maret. Sementara itu, penghematan BBM kendaraan pribadi ASN dilaporkan mencapai 23,03 persen dibandingkan bulan Maret," tambahnya.
Yuyun mengatakan capaian itu menjadi indikator positif, mengingat implementasi WFH masih berada pada tahap percobaan dan penyesuaian. Angka penghematan operasional listrik dan air tersebut masih berpotensi untuk terus dioptimalkan mengingat pada tahap awal ini tidak seluruh perangkat daerah dapat menerapkan WFH secara penuh kepada seluruh pegawai karena masih terdapat unit kerja pelayanan langsung maupun pekerjaan tertentu yang memerlukan kehadiran fisik di kantor.
"Penghematan cukup signifikan berhasil dicapai dari penghematan BBM kendaraan pribadi ASN dilaporkan sebesar 23,03 persen dan BBM kendaraan dinas tercatat sebesar Rp128.280.920 atau 7,21 persen. Capaian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh berkurangnya mobilitas pegawai akibat pelaksanaan WFH, melainkan selama WFO juga diberlakukan imbauan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan secara daring baik rapat, sosialisasi, maupun kegiatan serupa lainnya," bebernya.
Dalam pelaksanaannya, Yuyun menyebut menegaskan fleksibilitas kerja tetap dilaksanakan dengan pengawasan dan pengendalian kinerja yang ketat. Selain melalui sistem presensi elektronik WFH, mulai April 2026 seluruh ASN diwajibkan melakukan pengisian aktivitas harian melalui aplikasi SI-MASTER.
"Melalui sistem tersebut, setiap ASN wajib menginput aktivitas dan pekerjaan harian baik saat melaksanakan WFO maupun WFH dengan target pemenuhan jam kerja sebesar 112,5 jam per bulan atau setara 6750 menit," jelasnya.
"Aktivitas harian tersebut menjadi instrumen baru bagi atasan langsung dalam mendistribusikan pekerjaan, memantau progres pekerjaan pegawai secara detail, serta memastikan capaian kinerja berjalan secara seimbang, terukur, dan akuntabel," tambahnya.
Yuyun menambahkan selama bulan Juni, WFH Pemprov Jatim diterapkan pada hari Jumat. "Dalam SE terbaru tersebut, Pemprov Jatim mengubah WFH yang sebelumnya hari rabu menjadi harı Jumat. Kebijakan tersebut diambil untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat," tandasnya.
(auh/abq)
