Lebih dari seratus mahasiswa dan masyarakat sipil berkumpul di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Kamis (11/6) sore. Mereka menyatakan sikap atas kondisi perekonomian Indonesia saat ini sekaligus mendukung tujuh desakan Ahli Ekonomi kepada pemerintah.
Pantauan detikJatim, massa memadati area depan gedung FEB Unair sambil membentangkan poster dan membacakan pernyataan sikap. Mereka juga berorasi bergantian.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah, mengatakan pernyataan sikap itu merupakan bentuk keberpihakan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami ingin mengajak seluruh nafas-nafas ekonomi yang masih berpihak kepada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi yang sudah disampaikan pada September 2025 lalu," kata Yeni kepada detikJatim, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, aksi tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat. Selain mahasiswa Unair, sejumlah mahasiswa dari kampus lain dan kelompok masyarakat sipil turut hadir.
"Yang hadir kami mengundang seluruh masyarakat dan mahasiswa Unair. Ada teman-teman dari Unair, BEM FEB Unesa, dan juga beberapa masyarakat sipil yang ikut bergabung menyuarakan pernyataan sikap pada hari ini," tuturnya.
Yeni menegaskan, diam terhadap kondisi ekonomi saat ini bukanlah sebuah pilihan.
"Kami tidak ingin ketika kami diam itu digunakan sebagai hal-hal yang diarahkan. Kenapa sebagai mahasiswa kalian diam? Karena diam itu bukan sebuah keberpihakan. Dengan kita diam bukan berarti kita setuju dengan segala kondisi carut-marut perekonomian negara Indonesia saat ini," tegasnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, massa menyebut kondisi ekonomi nasional tengah menghadapi berbagai persoalan.
Mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya hidup masyarakat, menyempitnya lapangan pekerjaan, mahalnya harga BBM, melemahnya daya beli, hingga meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi.
Atas dasar itu, mereka mendesak pemerintah segera menindaklanjuti tujuh desakan ekonomi yang sebelumnya disampaikan Ahli Ekonomi Indonesia. Tujuh poin yang disampaikan tersebut antara lain:
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN serta menghentikan berbagai bentuk misalokasi anggaran yang tidak berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin independensi, transparansi, serta integritas seluruh institusi negara dan menghentikan segala bentuk intervensi politik yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan ekonomi nasional.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan praktik dominasi negara yang berpotensi mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat, UMKM, pelaku usaha lokal, serta menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan reformasi regulasi, perizinan, dan birokrasi secara menyeluruh guna menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan produktivitas nasional, dan membuka lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan kelompok rentan, dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan prinsip kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik dalam setiap pengambilan keputusan publik serta menghentikan praktik kebijakan populis yang berpotensi membebani fiskal negara tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas konflik kepentingan dan praktik rente, serta menjamin ruang partisipasi publik yang bebas, aman, dan bermakna dalam proses penyusunan kebijakan negara.
(auh/abq)
