Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tulungagung mengusulkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2027. Pemilihan bakal digelar di 243 desa.
Plt Kepala Dinas PMD Tulungagung Hari Prastijo, mengatakan pilkades serentak yang rencana diselenggarakan antara bulan September-Oktober 2027 tersebut dipastikan membutuhkan anggaran besar. Untuk itu pihaknya mengusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tulungagung untuk segera menyiapkan anggaran.
"Kemarin sudah sempat dibahas. Kami mengusulkan anggaran jumlahnya sekitar Rp45 miliar sampai 50 miliar," kata Hari, Kamis (11/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyiapan anggaran lebih awal dinilai, sebab kemampuan fiskal daerah saat ini sangat terbatas. Bahkan usulan anggaran telah disampaikan instansinya sejak 2025.
"Sejak 2025 itu sudah mengusulkan untuk cadangan. Karena nanti saya khawatir di tahun 2027 kita kaget dengan anggaran yang sedemikian besar. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah akan dianggarkan," jelasnya.
Tidak hanya soal anggaran, saat ini Dinas PMD Tulungagung juga tengah melakukan persiapan pembentukan peraturan daerah (perda) maupun peraturan bupati (perbup) baru terkait pilkades serentak.
"Karena perda yang lama tidak sesuai dengan aturan di atasnya termasuk peraturan pemerintah (pp) yang baru. Untuk penyesuaian itu kami sudah bertemu dengan pansus di DPRD Tulungagung," jelasnya.
Pihaknya berharap proses pembuatan regulasi tersebut bisa berjalan lancar, sehingga tidak mengganggu tahapan pilkades yang bakal berjalan.
Lebih lanjut, Hari Prastijo menambahkan, sebelum penyelenggaraan pilkades, pemerintah desa terlebih dahulu akan melakukan pemilihan anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD).
"Nantinya BPD akan menjadi panitia penyelengara pilkades serentak di masing-masing desa. Kami menargetkan bulan November ini semua BPD baru sudah terbentuk," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Dwi Hary Subagyo, mengatakan penyediaan anggaran pilkades kini menjadi perhatian dari pemerintah. Rencananya penyediaan anggaran akan dilakukan bertahap dengan sisihkan melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
"Nanti pakai Silpa 2025, jadi disilpakan lagi di 2026 biar bisa dipakai di 2027. Kalau membentuk dana cadangan butuh perda," kata Dwi Hary.
(auh/abq)
