Masyarakat sipil di Surabaya akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk Rakyat Surabaya Menggugat di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (15/6) sore. Aksi ini disebut sebagai respons atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Surabaya Muhammad Ikhsan Aditya mengatakan, ada beberapa tuntutan yang akan dibawa massa dalam aksi tersebut. Di antaranya pencabutan revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI 2025.
"Yang pertama soal pencabutan revisi Undang-Undang Polri yang dilakukan secara ugal-ugalan beberapa hari lalu. Yang kedua, pencabutan Undang-Undang TNI tahun 2025 yang memberi karpet bagi praktik militerisme dan dwifungsi TNI, kembalikan TNI ke barak," kata Ikhsan, Senin (15/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, massa aksi juga menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), penguatan nilai tukar rupiah, serta penghentian eksploitasi sumber daya alam.
"Lalu hentikan program MBG dan juga Koperasi Merah Putih. Lalu turunkan harga BBM, stabilkan nilai rupiah dan juga hentikan eksploitasi alam," imbuhnya.
Ikhsan menjelaskan, Grahadi dipilih sebagai lokasi aksi karena berada di kawasan strategis yang setiap hari dilalui masyarakat. Menurutnya, lokasi tersebut dinilai tepat untuk menyampaikan aspirasi kepada publik.
"Grahadi itu bagian dari jalan yang rakyat Surabaya memang lumrah melewati jalan itu. Kami berharap bisa menyampaikan aspirasi di gedung bersejarah di depan Grahadi," jelasnya.
Ia menegaskan, aksi terbuka bagi berbagai elemen, mulai mahasiswa, buruh, pekerja hingga masyarakat umum.
"Aksi ini sebetulnya respons dan bagian dari aspirasi kami, dan mungkin ini sebagai aksi pemantik untuk selanjutnya dilakukan aksi yang lebih besar lagi," tegasnya.
Tak hanya masyarakat sipil, gelombang aksi juga akan datang dari kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Timur menjadwalkan demonstrasi pada Rabu (17/6) mendatang.
Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Timur Muhammad Aqomaddin mengatakan, pihaknya masih mematangkan persiapan, termasuk menentukan titik aksi.
"Kami rencanakan aksi di tanggal 17 Juni 2026, hari Rabu. Terkait titik lokasinya belum fix, karena kami belum melakukan pengecekan ke lapangan," tuturnya
Menurut Aqomaddin, terdapat lima tuntutan utama yang akan dibawa mahasiswa. Tuntutan tersebut meliputi penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, pencabutan UU Polri dan UU TNI, penurunan harga BBM, penolakan militerisme, serta penguatan nilai tukar rupiah.
"Pertama, hentikan program MBG dan KDMP. Kedua, cabut UU Polri dan UU TNI. Ketiga, turunkan harga BBM. Keempat, tolak militerisme. Kelima, menuntut penguatan rupiah," pungkasnya.
(irb/hil)
