Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Surabaya melakukan aksi di depan DPRD Surabaya. Ada 4 tuntutan yang disuarakan serta mendesak agar DPRD Surabaya memfasilitasi aspirasi mereka dalam waktu 14 hari.
Aksi demo ini dilakukan sejak pukul 14.00 WIB di Jalan Yos Sudarso atau tepat di depan gedung DPRD Surabaya. Massa yang memakan separuh badan jalan itu juga sempat bakar-bakar ban. Sekitar pukul 15.00 WIB, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai dan Ketua Komisi A Yona Bagus Widyatmoko menemui mereka.
Koordinator aksi sekaligus pengurus cabang HMI Surabaya Arsyad Habibillah mengatakan, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan ke DPRD. Pertama, mereka menolak kenaikan barga BBM, kedua mereka meminta dan menuntut revitalisasi penyenggaraan program MBG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketiga, kami menuntut pemerintah memperbaiki perekonomian bangsa yang mana nilai tukar rupiah terhadap dolar itu sangat melemah sekali beberapa hari terakhir. Terakhir, kami menolak dan meminta pemerintah mencabut pengesahan RUU Polri terkesan terburu-buru dan mengambil partisipasi dari masyarakat sipil," ujar Habib, Senin (15/6/2026).
Habib mengatakan, mahasiswa aksi untuk membersamai masyarakat. Selain itu, ia menilai banyak tekanan politik yang dialami mahasiswa turun aksi. Kemudian, kebijakan kenaikan BBM dinilai berdampak pada ibu-ibu, di mana banyak bahan pokok turut terkerek naik.
"Banyak harga bahan pokok yang naik. Ibu-ibu kita di rumah sekarang kesusahan, kita mau makan 3x sehari saja susah karena bahan pokok lagi melambung. Ini tuntutan dari kami Cipayung Plus Surabaya," jelasnya.
 Demo mahasiswa Cipayung Plus di DPRD Surabaya. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim) |
Pada aksi yang berlangsung sekitar satu jam lebih itu diterima oleh perwakilan DPRD Surabaya. Namun Cipayung Plus memberikan tenggat waktu 14 hari, jika tidak ada sikap atau tibdak lanjut, maka aksi lebih besar akan menanti.
"Pasti kami kasih tenggat waktu selama 14 hari. Kami juga menuntut RUU Polri untuk dibersamai DPRD Kota Surabaya untuk melakukan judicial review ke MA untuk dicabut sekaligus direvisi ulang, karena kita ketahui bersama RUU Polri disahkan secara terburu-buru, tergesa-gesa tanpa ada keterlibatan masyarakat sipil. Kalau 14 hari tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, kami akan melakuakan aksi yang lebih besar jilid 2," tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan pihaknya akan memfasilitasi aspirasi mahasiswa sesuai fungsi mereka.
"Terkait dengan BBM itu kan sudah kewenangan pemerintah pusat yang harus ditanggapi. Karena tadi saya sampaikan bahwa yang saat ini dinaikkan pemerintah adalah BBM yang non-subsidi. Jadi, kalau untuk BBM non-subsidi sudah kita pertahankan-pemerintah sudah pertahankan, tidak ada kenaikan di situ," katanya.
Lalu terkait perbaikan MBG ke Persiden RI, Bahtiyar mengaku sepakat. Apalagi pengurus BGN, temasuk Kepala BGN Dadan Hindayana dan Cs-nya telah ditetapkan tersanga korupsi beberapa waktu lalu. DPRD Surabaha mendukung mahasiswa Cipayung Plus terkait tuntutan yang dibawa terkait dengan perbaikan pengelolaan MBG, khususnya di Surabaya.
Soal tenggat waktu, pihaknya akan melakukan proses dan akan memasukkan tuntutan mahasiswa ini ke sekretariat. Selanjutnya, sekretariat DPRD Surabaya yang akan menentukan apa saja peran yang bisa difiaslitasi DPRD Surabaya.
"Nanti fungsi kami di mana, bisa meneruskan apa tidak, nanti akan kami proses lebih lanjut. Khususnya nanti mungkin ke DPR RI akan kita sampaikan tuntutan pada hari ini bahwa kami di DPRD Surabaya hari ini menerima audiensi dari Cipayung Plus," pungkansya.
(auh/dpe)
