Aksi Demonstrasi gabungan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Banyuwangi berujung pengiriman surat tuntutan massa hingga ke rumah ketua DPRD Banyuwangi. Pengiriman tuntutan ini dilakukan karena Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara tidak bisa menandatanganinya secara langsung.
Sekitar 200 massa aksi yang berunjuk rasa di depan Gedung Pemkab Banyuwangi bersepakat meminta Made Cahyana menandatangani langsung dengan mengirimkan lembar tuntutan massa itu ke rumah pribadi Made Cahyana di Ketapang, Banyuwangi.
"Kami sepakat karena ada inkonsistensi dari anggota dewan yang menemui kami. Ada yang menyebut ketua sedang di Untag, ada yang menyebut sedang ada tugas dan akhirnya ketua mengaku sakit," jelas Rofi, Koordinator Lapangan Aksi, Jumat (19/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Massa Demo di Malang Sampaikan 9 Tuntutan |
Rofi menegaskan bahwa catatan yang diberikan pada aksi mengirimkan surat tuntutan ke rumah ketua DPRD tersebut harus segera dibawa kembali saat aksi Demonstrasi di halaman pemerintahan Kabupaten Banyuwangi belum usai. Rofi juga menyesalkan atas ketidakhadiran ketua DPRD yang sempat berkomunikasi melalui panggilan vidio.
"Tadi di vidio call saja, tidak hadir alasan sakit. Catatannya, saat demonstrasi di Pemkab belum usai tuntutan itu harus sudah ditandatangani," tegasnya.
 Massa aksi saat menggelar orasi di depan kantor Pemkab Banyuwangi. (Foto: Eka Rimawati/detikJatim) |
Melalui Orasi, 7 tuntutan massa aksi disuarakan diantaranya meminta Stop Pemborosan APBN, Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, Evaluasi program MBG dna KDKMP secara menyeluruh melalui kebijakan yang terukur dan berbasis akademik.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan program tidak efektif dan tidak mencapai tujuan, maka program tersebut harus dihentikan dan anggarannya dialihkan ke sektor prioritas bagi kesejahteraan rakyat, Hentikan militerisme di ranah sipil dan Mendesak pemerintah untuk menjamin pendidikan yang inklusif.
Dan ditambahkan dua tuntutan di level kabupaten Banyuwangi yakni Alihkan belanja operasional untuk belanja modal, serta mendesak Pemkab Banyuwangi untuk mengaudit Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi dari Fraksi Partai Golkar Marifatul Kamila yang membawa tuntutan itu ke rumah ketua DPRD menyatakan bahwa langkah yang dia lakukan merupakan bagian dari dukungan terhadap massa aksi.
"Karena ini sudah menjadi tuntutan massa aksi dan secara garis besar tentu kami memenuhi tuntutan ini karena sudah siap ditandatangani oleh ketua. Setelah itu, Monggo mau dibawa kemana tuntutannya bisa kita kirimkan melalui fax atau bagaimana kepada DPR-RI," jawab Marifah.
Sekitar 200 mahasiswa yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas di depan kantor DPRD dan Pemkab Banyuwangi berasal dari BEM Politeknik Banyuwangi, FIKKIA UNAIR, Universitas 17 Agustus dan Universitas Banyuwangi.
(auh/dpe)
