Ratusan mahasiswa PMII dari berbagai kampus Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim Surabaya. Aksi ini salah satunya menuntut program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dihentikan.
Demo yang berlangsung sejak pukul 16.00 WIB ini berjalan damai. Satu persatu perwakilan mahasiswa menyampaikan orasi satu persatu di depan Gedung DPRD Jatim.
Korlap Aksi, Roisatul Muttaqin menyebut banyak kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang saat ini tidak pro kepada rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Massa Demo di Malang Sampaikan 9 Tuntutan |
"Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini sangat tidak berpihak kepada rakyat kecil. Salah satu program yang menjadi sorotan kami adalah makan bergizi gratis (MBG), di mana proses anggaran tidak transparan, dan banyak permainan," kata Roisatul di depan Gedung DPRD Jatim, Jumat (19/6/2026) petang.
Selain MBG, PMII Surabaya meminta pemerintah menghentikan program Kopdes Merah Putih yang dirasa tidak memberi manfaat ke masyarakat.
"Kami juga menyoroti melemahnya nilai rupiah serta harga BBM," tambahnya.
Massa aksi sempat ditemui oleh Anggota DPRD Jatim Yordan M Batara Goa. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini kemudian menandatangani tuntutan dari mahasiswa.
Usai tuntutannya diterima dan ditandatangani oleh perwakilan DPRD Jatim, sekitar pukul 17.40 WIB massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Berikut 11 tuntutan PMII Surabaya dalam aksi demonstrasi di depan DPRD Jatim:
1. Hentikan MBG dan KDMP
2. Sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat
3. Bebaskan tahanan politik syarat
4. Cabut UU TNI dan UU Polri yang inkonstitusional
5. Realokasi APBN kepada sektor pendidikan dan kesehatan
6. Hentikan aktifitas ekstraktif yang eksploitatif terhadap lingkungan dan kembalikan ekosistem yang rusak
7. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan peran diplomasi Indonesia dalam menghadapi eskalasi konflik global dan menjaga stabilitas nasional
8. Tolak PHK massal dan berikan jaminan kepada buruh pegawai honorer dan PPPK
9. Tolak militerisme pada ranah sipil
10. Pecat pejabat nir kompeten dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran
11. Turunkan harga bahan pokok.
(auh/dpe)
