Sopir angkutan kota di wilayah Kota Malang khusus trayek Arjosari-Gasang (AG) mulai mengeluhkan kehadiran bus Trans Jatim. Mereka menilai kehadiran telah merampas sumber pendapatan.
Perwakilan sopir angkot jalur AG, Sonny Junaedi, mengaku belum adanya keseimbangan antara kehadiran Trans Jatim terhadap para sopir angkutan umum yang sebenarnya sudah lama beroperasi.
Bahkan Trans Jatim dianggap telah merampas sebagian pendapatan para sopir angkutan umum jalur AG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rekan-rekan angkot merasa bahwa dengan adanya Trans Jatim di Kota Malang ini, masih belum ada keseimbangan dengan para pelaku kerja angkutan. Jadi, kami 100 persen dirugikan," ujar Sonny kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).
Sonny mengungkapkan, bahwa sopir angkutan umum di Kota Malang berharap adanya ruang untuk mencari nafkah di tengah perubahan sistem transportasi yang terjadi.
Sonny juga mempertegas para sopir angkot tidak pernah menolak kehadiran Trans Jatim untuk beroperasi di wilayah Kota Malang.
"Kalau dirugikan, otomatis kami protes karena kami juga menginginkan pendapatan dan kami juga melayani masyarakat," ujarnya.
Selain menyoroti operasional koridor I Trans Jatim, Sonny juga mempertanyakan rencana pengoperasian Koridor II yang saat ini tengah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jatim.
Pihaknya menyesalkan adanya wacana tersebut. Karena pemerintah dianggap belum menyelesaikan persoalan regulasi dan dampak yang dirasakan angkot akibat keberadaan koridor I sebelum membuka layanan baru.
"Koridor satu saja regulasinya belum selesai, kok tiba-tiba sudah ada koridor dua. Itu kan lucu," keluhnya.
Salah satu persoalan yang paling disoroti para sopir angkot adalah banyaknya halte Trans Jatim yang dinilai terlalu berdekatan di sepanjang jalur operasional mereka.
Kondisi tersebut membuat fungsi angkot sebagai penghubung atau feeder menjadi hilang karena penumpang bisa langsung mengakses Trans Jatim di banyak titik.
"Kalau haltenya berdekatan, malah Trans Jatim yang menguasai semuanya, bukan kita lagi yang beroperasi," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Sonny, sopir angkutan umum menilai hal paling dibutuhkan adalah bukan penambahan layanan feeder. Melainkan pengurangan jumlah halte agar angkot tetap memiliki peran sebagai penghubung penumpang menuju koridor utama.
"Bukan feeder-nya yang diperlebar, tapi jumlah haltenya dikurangi. Biar kami tetap menjadi penghubung di jalur masing-masing," kata Sonny.
Apabila halte terlalu banyak dan berjarak dekat, mata rantai perpindahan penumpang antarmoda transportasi menjadi hilang dan berdampak langsung pada pendapatan sopir angkot.
"Kalau haltenya terlalu dekat, angkot kami mati karena tidak ada mata rantai transit untuk angkutan umum ini," ujarnya
Sonny mengungkapkan, pihaknya mendesak adanya regulasi yang jelas dan berpihak kepada para sopir angkot di Kota Malang. Agar tercipta keseimbangan dengan beroperasinya Trans Jatim dan angkutan umum.
Para sopir juga berharap angkutan umum dan Trans Jatim dapat berjalan berdampingan. Sehingga keduanya tetap bisa melayani masyarakat sekaligus memberikan penghasilan bagi para pengemudi.
"Walaupun ada Trans Jatim, angkot tetap bisa eksis beroperasi mencari nafkah sehari-hari," katanya.
Menurut Sonny, keberadaan transportasi massal modern seharusnya tidak mematikan moda transportasi yang lebih dulu ada.
"Keinginan kami sebagai pelaku kerja angkutan umum adalah agar Trans Jatim yang sudah keluar itu memiliki regulasi yang jelas dan berpihak pada angkot. Istilahnya ada keseimbangan," katanya.
(auh/abq)
