Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (Diskop UKM) membeberkan progres 530 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur yang telah diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Endy Alim Abdi Nusa menyebut, 530 koperasi itu sudah beroperasi dan memiliki omzet yang cukup baik
"Yang sudah beroperasi sesuai peresmian Presiden Prabowo jumlahnya 530 koperasi di delapan kabupaten/kota. Sekarang fokus kami memastikan seluruh operasionalnya berjalan sesuai standar," kata Endy di Surabaya, Rabu (1/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Endy menyebut, omzet Kopdes/Kopkel Merah Putih di Jatim cukup baik. Bahkan ada yang sudah memiliki omzet belasan juta setiap harinya.
"Progresnya sangat positif, dan ada yang sudah memiliki omzet belasan juta. Sejauh ini mayoritas memang menjual bahan pokok dengan harga sesuai HET," terangnya.
Menurut Endy, pihaknya terus memantau dan mengevaluasi koperasi secara berkala, mulai dari penerapan standar operasional, jam pelayanan, kesiapan pegawai, hingga kelengkapan sistem kasir dan administrasi barang.
Beberapa koperasi, lanjut Endy, masih menyelesaikan proses penginputan ribuan produk ke dalam sistem digital, pemasangan jaringan utilitas seperti air PDAM, hingga penataan gerai.
"Kami memastikan SOP dijalankan. Jam buka, jam tutup, kesiapan pegawai, semuanya kami cek agar pelayanan kepada masyarakat optimal," ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan operasional koperasi juga bergantung pada kelancaran distribusi barang dari PT Agrinas sebagai mitra penyedia kebutuhan pokok.
Saat ini, komoditas yang paling banyak dibutuhkan masyarakat masih didominasi beras, gula, minyak goreng, hingga LPG. Selain itu, koperasi juga menjual berbagai produk kebutuhan harian seperti mi instan, susu, makanan ringan, dan produk rumah tangga dengan harga yang dinilai kompetitif.
Endy menegaskan KDKMP bukan dibangun untuk bersaing secara langsung dengan jaringan ritel modern.
Menurutnya, perbedaan mendasar terletak pada sistem kepemilikan. KDKMP merupakan milik seluruh warga desa atau kelurahan sehingga manfaat ekonomi akan kembali kepada masyarakat.
"KDKMP fokus memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Ini menjadi jaminan bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah," jelasnya.
Ia mengatakan warga tetap memiliki pilihan berbelanja di ritel modern apabila menginginkan produk premium. Namun bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian harga terjangkau, koperasi hadir sebagai instrumen perlindungan ekonomi.
Selain memperkuat distribusi sembako, KDKMP nantinya juga diarahkan mengembangkan bisnis sesuai potensi lokal masing-masing daerah.
Calon manajer koperasi yang saat ini masih menjalani pelatihan akan menjadi motor pengembangan usaha, mulai dari komoditas beras, sayuran, telur hingga produk unggulan desa lainnya.
"Setiap daerah memiliki karakter usaha berbeda. Manajer nanti akan mengembangkan koperasi berdasarkan potensi ekonomi lokal sehingga koperasi tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga pusat penggerak ekonomi desa," pungkasnya.
Diketahui, dari sekitar 5.600 koperasi yang saat ini dalam proses pembangunan di Jatim, sebanyak 530 gerai telah resmi beroperasi di delapan kabupaten/kota dan mulai melayani kebutuhan masyarakat. Sekitar 2.500 hingga 3.000 unit telah rampung secara fisik, namun belum seluruhnya beroperasi karena masih menunggu penyempurnaan sistem dan sarana pendukung.
(auh/hil)
