Perubahan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah menuai sorotan publik. Sikap KPK pun dibandingkan dengan penanganan terhadap mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Perbandingan tersebut juga disampaikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ia mempertanyakan keputusan KPK yang mengabulkan permohonan tahanan rumah Yaqut, meski dalam kondisi sehat, sementara permohonan Lukas Enembe yang saat itu sedang sakit justru ditolak.
"Yang bikin geli itu alasan KPK karena ada permohonan dari keluarga dan Lukas Enembe dulu meskipun ada permohonan keluarga tapi tidak dikabulkan bahkan sampai meninggal dalam tahanan. Sakit-sakitan aja tidak dikabulkan lah ini YCQ ini orangnya sehat-sehat aja ditangguhkan," kata Boyamin, Minggu (22/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KPK Tolak Permohonan Tahanan Kota hingga Permintaan Berobat Lukas Enembe
Dilansir dari detikNews, Lukas Enembe ditangkap KPK di Papua pada 10 Januari 2023 atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Pemprov Papua. Enembe lalu dibawa ke Jakarta dan mulai menjalani penahanan di Rutan KPK sejak 11 Januari.
Selama proses penahanan, Lukas Enembe melalui tim kuasa hukumnya berulang kali mengajukan permohonan penangguhan menjadi tahanan kota. Alasannya yang dipakai saat itu ialah kondisi kesehatan dari Lukas Enembe yang tidak stabil.
Permohonan itu ditolak oleh KPK. Juru Bicara KPK saat itu, Ali Fikri, mengatakan kesehatan dari para tahanan KPK, termasuk Enembe, dilakukan pemantauan secara rutin oleh tim dokter.
"Kami akan cek lebih dahulu surat dimaksud ya, namun yang pasti bukan tanpa dasar KPK menahan tersangka di dalam Rutan. Untuk urusan kesehatan, para tahanan KPK sangat kami perhatikan, penasihat hukum sebaiknya fokuskan soal pembelaannya. Tentu secara proporsional sebagaimana ketentuan mekanisme hukum, sampaikan agar tersangka ini kooperatif sehingga seluruh proses penanganan perkara ini berjalan lancar," kata Ali, 25 Januari 2023.
Gagal menjadi tahanan kota, Lukas Enembe juga tercatat pernah mengirimkan surat kepada Ketua KPK saat itu, Firli Bahuri. Surat tersebut berisi permintaan agar ia diberikan kesempatan berobat ke Singapura.
Permohonan itu lagi-lagi ditolak oleh KPK. Pihak KPK menyebut hasil asesmen dari tim dokter menyatakan Lukas Enembe sehat dan bisa ditahan di rutan hingga proses persidangan.
"Dari asesmen pengurus besar IDI sudah jelas menyebutkan fit to interview. Artinya, dia punya kesadaran penuh artinya berkomunikasi untuk bisa dilakukan pemeriksaan, termasuk fit to trial. Bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk kepentingan hukum," tutur Ali Fikri, 7 Februari 2023.
Lukas Enembe tetap berada di Rutan KPK hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Mantan Gubernur Papua itu lalu meninggal dunia pada 26 Desember 2023 karena sakit dan seluruh perkara korupsi yang menjeratnya dinyatakan berakhir demi hukum.
Perlakuan KPK ke Yaqut
Perlakuan berbeda lalu diberikan KPK kepada Yaqut. Mantan Menteri Agama itu ditahan KPK sejak Kamis (12/3) usai menjadi tersangka kasus korupsi kuota haji. Baru tujuh hari ditahan di Rutan KPK, penahanan Yaqut lalu dialihkan menjadi tahanan rumah pada Kamis (19/3).
Perubahan status penahanan dari Yaqut juga tidak disampaikan pertama kali oleh KPK. Keberadaan Yaqut yang menghilang dari Rutan KPK awalnya diungkap oleh istri dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel), Silvia Rinita Harefa, usai menjenguk Noel di momen Lebaran pada Sabtu (21/3).
"Ini sih, tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yaqut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam," kata Silvia di Rutan KPK, Sabtu (21/3).
Setelah ramai kesaksian istri Noel, KPK lalu buka suara dan menyampaikan Yaqut telah menjadi tahanan rumah. KPK mengakui perubahan status penahanan itu tidak berkaitan dengan kondisi kesehatan Yaqut.
"Bukan karena kondisi sakit. Jadi memang karena ada permohonan dari pihak keluar, kemudian kami proses," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (22/3).
KPK juga menjelaskan perlakuan berbeda yang diterima Yaqut dengan Lukas Enembe. Budi hanya menyebut tiap penyidikan memiliki strategi penanganan perkara yang berbeda.
"Mengapa beda dengan LE? Setiap proses penyidikan tentu memiliki kondisi dan strategi penanganan perkara yang berbeda, termasuk dalam penahanan seseorang sebagai tersangka," jelas Budi.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.
