Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf buka suara setelah namanya dikaitkan terlibat dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Politisi PKB itu berkelit.
"Hoaks tidak benar, saya tidak pernah berurusan dengan MBG," kata Musyafak saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (10/6/2026).
Musyafak kembali menegaskan dirinya tidak pernah berurusan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) apalagi melakukan tindak pidana korupsi dalam urusan tata kelola MBG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya nggak ada urusan sama sekali, itu hoaks," tegasnya.
Munculnya nama Musayafak setelah Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya mengajukan, memjadi justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi tata kelola program MBG.
Ia mengaku siap membongkar keterlibatan pihak lain yang diduga ikut 'bermain' dalam program MBG. Usai pernyataannya itu, setidaknya sudah ada lebih dari 20 nama yang disebutkan Sony, namun belum dipublish ke publik.
Belakangan, muncul pesan berantai di WhatsApp yang membeberkan nama-nama yang diduga terlibat korupsi tata kelola program MBG. Salah satu nama Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf.
Sony menyatakan siap membongkar keterlibatan pihak lain yang diduga ikut 'bermain' dalam program MBG. Hal itu disampaikan oleh Krisna Murti, kuasa hukum Sony.
"Kami baru saja dari rutan untuk mendapatkan pernyataan dari klien kami, di mana klien kami menyatakan akan mengajukan JC," kata Krisna seperti dilansir dari detikNews.
Krisna menegaskan langkah JC ini diambil bukan sebagai upaya untuk menghindar dari jeratan hukum. Sebaliknya, Sony ingin bersikap kooperatif guna mengungkap siapa saja aktor yang bermain dalam program strategis tersebut.
"Kita bukan menghindar dari permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi, sekali lagi kita bukan menghindar," tuturnya.
Saat ditanya mengenai siapa saja pihak yang dimaksud, Krisna mengungkapkan Sony sudah mulai menyebutkan nama-nama yang terlibat. Setidaknya sudah ada lebih dari 20 nama yang disebutkan Sony.
"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuma klien kami bilang itu baru sebagian. Karena kemarin pemeriksaan cukup lelah, jadi akan diungkap lagi pada pemeriksaan lanjutan. Intinya baru sebagian saja nama-nama itu," jelas Krisna.
Krisna juga membeberkan alasan Sony enggan 'pasang badan' sendirian dalam kasus ini. Dia menyebut ada banyak pihak yang menjabat Person in Charge (PIC) tapi diduga menyalahgunakan dana dan wewenang.
"Contohnya, klien kami memberikan titik ini, misalkan 50 kepada A, 100 kepada B. Ternyata yang dibangun hanya sedikit, sisanya dijual. Lalu mereka (PIC) mengatakan PIC klien kami. Masa uangnya masuk ke mereka semua, tapi dibebankan kepada klien kita?" ungkapnya.
Tak hanya soal pembagian titik lokasi, Sony, kata Krisna, juga berencana membongkar dugaan penyimpangan dalam berbagai proses pengadaan barang dalam proyek di BGN.
"Dalam pemeriksaan besok, klien kami akan mengungkap bagaimana proses tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki dan sebagainya. Itu akan diungkap lebih besar lagi dan dipastikan klien kami tidak membidangi pengadaan-pengadaan itu," pungkasnya.
(auh/abq)
