Nama Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf muncul dalam pusaran kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2025-2026. Isu keterlibatan Musyafak ini mencuat melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp, menyusul langkah eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya menjadi justice collaborator (JC).
Dalam pengajuannya, Sony menyatakan siap membongkar habis keterlibatan para pihak yang diduga ikut 'bermain' dalam program nasional itu. Setidaknya, sudah ada lebih dari 20 nama yang diserahkan Sony kepada pihak berwenang meski belum dirilis secara resmi ke publik.
Rumor mengenai keterlibatan Musyafak dalam lingkaran korupsi BGN ini beredar liar di media sosial. Daftar nama yang memuat nama Musyafak Rouf itu disebut-sebut merupakan nama yang masuk dalam daftar yang diserahkan oleh Sony.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mendengar namanya dikaitkan dengan skandal korupsi kakap ini, Musyafak Rouf langsung buka suara. Politikus PKB itu membantah keras dan menantang balik pihak-pihak yang menyebarkan isu itu.
Dia bahkan menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi secara masif dalam lingkaran BGN tersebut.
"Mana ada, cari saja. Satu saja kalau ada (bukti saya punya SPPG/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/Dapur MBG), saya kasih hadiah," kata Musyafak saat ditemui detikJatim di Surabaya, Rabu (10/6/2026).
Musyafak kembali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki urusan maupun lini bisnis yang berkaitan dengan BGN. Ia juga memastikan tidak memegang dokumen proyek maupun mengelola dapur umum untuk program MBG itu.
"Hoaks itu. Saya enggak ada sama sekali punya MBG. Sudah kaya raya saya kalau punya dapur (pengelolaan MBG). Kalau ada, saya kasih hadiah itu," jelasnya sembari berseloroh.
Lebih lanjut, Musyafak menyatakan bahwa DPRD Jatim secara kelembagaan tidak memiliki kepentingan maupun sangkut paut dengan BGN. Sebab, seluruh regulasi dan kewenangan program tersebut dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat.
"Jadi, saya itu kalau masalah MBG kan enggak tahu sama sekali. Itu kewenangan di pusat. Kami (DPRD Jatim) tidak pernah dilibatkan dan juga tidak pernah diajak rembukan terkait MBG," tandas Musyafak.
(ihc/dpe)
