Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus tancap gas mendukung program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan dan perbaikan gizi nasional. Korps Bhayangkara menargetkan pembangunan hingga 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sepanjang 2026 guna memperluas jangkauan pemenuhan gizi masyarakat.
Langkah masif ini menjadi bukti bahwa peran kepolisian tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga turut mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini Polri telah memiliki 1.376 SPPG. Rinciannya, sebanyak 736 unit telah beroperasi, 172 unit dalam tahap persiapan operasional, dan 468 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika seluruh fasilitas tersebut beroperasi penuh, jutaan masyarakat diproyeksikan akan merasakan manfaatnya, sekaligus membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah.
"Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.000 tenaga kerja," ujar Kapolri dalam sambutannya saat acara panen raya jagung di Tuban.
Lebih lanjut, Jenderal Listyo Sigit menegaskan komitmen Polri untuk terus memperluas pembangunan SPPG agar manfaatnya semakin dirasakan hingga ke pelosok negeri.
"Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat, seluruh SPPG milik Polri dipastikan telah memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan. Fasilitas tersebut telah mengantongi sertifikat penjamah makanan, sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikat jaminan produk halal, serta sertifikat uji laboratorium air. Selain itu, prinsip food safety juga diterapkan secara konsisten.
Tak hanya itu, demi mendukung pemerataan layanan, Polri juga tengah membangun 33 SPPG khusus di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain program pemenuhan gizi, Polri juga bergerak dari hulu ke hilir dalam memperkuat ekosistem pertanian, khususnya komoditas jagung. Sebanyak 714 kelompok tani (poktan) jagung binaan Polri di 42 Polres pada 8 Polda tercatat telah memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Total pinjaman yang tersalurkan mencapai Rp30,3 miliar untuk mendukung operasional pengolahan lahan hingga pembelian pupuk.
Jenderal Listyo Sigit berharap, dukungan akses KUR bagi petani terus diperkuat pemerintah agar kapasitas produksi pertanian daerah semakin mandiri.
Untuk mengantisipasi lonjakan hasil panen, Polri juga membangun infrastruktur logistik berupa gudang penyimpanan di atas lahan milik Polri yang tersebar di 12 provinsi. Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, sebanyak 10 gudang ketahanan pangan baru mulai dibangun secara serentak. Dengan tambahan tersebut, total gudang milik Polri nantinya mencapai 28 unit.
Gudang-gudang tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas masing-masing 1.000 ton. Selain itu, juga dibangun satu gudang utama berkapasitas 10.000 ton yang ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang guna menjaga stabilitas pasokan jagung, beras, dan komoditas pangan lainnya.
Kapolri kembali mengingatkan pesan Presiden mengenai pentingnya ketahanan pangan bagi masa depan bangsa.
"Sebagaimana amanat Bapak Presiden saat peresmian SPWKT Polri di Palmerah, Jakarta Barat, bahwa menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing," tutur Kapolri Sigit.
(ihc/hil)
