Mandeknya rencana penggantian bianglala di Alun-alun Kota Batu kembali menuai sorotan. Wahana yang selama bertahun-tahun menjadi ikon wisata kota itu hingga kini belum juga diganti, meski pemerintah daerah telah mewacanakan peremajaan sejak 2024.
Akademisi menilai, molornya pengadaan bianglala baru tak hanya berdampak pada wajah pariwisata Kota Batu, tetapi juga memunculkan persepsi publik mengenai lemahnya eksekusi kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga ikon destinasi wisata.
Tourismologist Universitas Brawijaya (UB), Faidlal Rahman menilai, Bianglala Alun-alun Kota Batu selama ini memiliki peran penting sebagai landmark sekaligus identitas destinasi wisata di Kota Batu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika ikon tersebut mangkrak dalam waktu yang lama, wisatawan akan menangkap pesan bahwa pengelolaan destinasi atau daya tarik wisata di Kota Batu kurang optimal," kata dia saat dihubungi detikJatim, Senin (29/6/2026).
Menurut Faid, citra sebuah destinasi wisata dibangun melalui pengalaman yang dirasakan langsung oleh wisatawan, bukan hanya melalui promosi yang dilakukan pemerintah.
"Jika wisatawan menemukan fasilitas utama tidak berfungsi, maka akan muncul kesenjangan antara ekspektasi dan kenyataan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kepercayaan wisatawan terhadap kualitas tata kelola pariwisata Kota Batu sebagai Kota Wisata," lanjutnya.
Ia menilai, Alun-Alun Kota Batu memang masih memiliki daya tarik melalui ruang publik yang nyaman, pusat kuliner, serta lokasinya yang strategis. Namun, tidak berfungsinya bianglala dinilai tetap mengurangi pengalaman wisata pengunjung.
"Wisatawan mungkin tetap datang, tetapi durasi kunjungan, tingkat kepuasan, hingga keinginan untuk kembali bisa berkurang. Di era media sosial, ikon visual menjadi sangat penting. Ketika ikon utama tidak berfungsi, maka nilai promosi organik melalui unggahan wisatawan juga ikut menurun," jelasnya.
Faid menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga menyangkut tata kelola dan penentuan prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, aset wisata yang telah menjadi ikon kota seharusnya memperoleh perhatian lebih karena berdampak langsung terhadap sektor ekonomi masyarakat.
"Apabila proses perbaikan terus tertunda selama bertahun-tahun, publik tentu akan mempertanyakan efektivitas koordinasi antarperangkat daerah, proses pengambilan keputusan, hingga komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas destinasi pariwisata," tegas Faid.
Ia juga menyoroti lamanya penyelesaian persoalan bianglala yang dinilai memunculkan persepsi publik mengenai lemahnya eksekusi kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah diminta memberikan kepastian dan transparansi kepada masyarakat.
"Yang paling dibutuhkan sekarang adalah kepastian. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka kepada publik mengenai akar persoalan, tahapan penyelesaian, target waktu yang realistis, serta progres yang dapat dipantau bersama," tandasnya.
Sebagai informasi, rencana penggantian bianglala lama telah diwacanakan sejak 2024 setelah hasil kajian menyatakan wahana tersebut sudah tidak layak beroperasi dan harus diganti.
Pembahasan mengenai pengadaan bianglala baru sempat menjadi perhatian pada masa kepemimpinan Penjabat Wali Kota Batu Aries Agung Paewai. Bahkan, pengadaan bianglala baru telah dimasukkan dalam susunan APBD 2025.
Namun, setelah kepemimpinan Kota Batu beralih kepada Wali Kota Nurochman, pengadaan fisik bianglala ditunda dan masuk dalam rencana APBD 2026. Penundaan dilakukan karena proses perencanaan, lelang wahana lama, hingga pengadaan unit baru membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut memengaruhi rencana pengadaan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu kemudian tetap melanjutkan penyusunan detail engineering design (DED) bianglala baru yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
Penyusunan DED tersebut menggunakan anggaran APBD 2025 sebesar Rp 300 juta. Namun, pengadaan fisik bianglala kembali mengalami penundaan karena rencana tersebut terdampak pemangkasan dana transfer daerah tahun depan sebesar Rp 168,8 miliar.
(auh/hil)
