Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, hingga kini masih belum rampung. Lokasi proyek strategis nasional itu justru terlihat menjadi kubangan kerbau.
Pantauan detikKalimantan di titik pembangunan PLBN Long Midang, belum terlihat adanya bangunan fisik yang signifikan. Area yang seharusnya menjadi gerbang perbatasan Indonesia-Malaysia itu masih berupa lahan kosong bekas pembukaan lahan.
Terpantau beberapa kerbau mendiami lahan ketinggian 1.000 mdpl itu. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Ryan Antoni, menyoroti nasib lahan yang berdekatan dengan Pos Pamtas dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan pantauan saya langsung di lapangan dan monitoring yang dilakukan oleh gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Nunukan, tidak ada sama sekali bangunan. Malah dijadikan kubangan kerbau," ujar Ryan Antoni kepada detikKalimantan, Senin (16/2/2026).
Ryan menjelaskan, area tersebut dulunya memang padang rumput tempat warga melepas ternak. Namun menurut Ryan, proyek tidak berjalan dan lahan dibiarkan terbuka tanpa perawatan, sehingga area tersebut kembali digenangi air dan digunakan kerbau untuk berkubang.
"Itu land clearing-nya baru setengah. Karena tidak dirawat dan tidak dijaga, maka jadi tempat kubangan kerbau," tambahnya.
Legislator Nunukan ini memberikan kritik pedas terhadap pemerintah pusat. Ia menilai kondisi ini memperlihatkan nasib masyarakat di perbatasan, khususnya Krayan, hanya diberi harapan palsu.
Ryan mengkritisi jika pemerintah pusat serius menjadikan perbatasan sebagai beranda negara, seharusnya pembangunan fisik segera dilakukan, bukan dibiarkan mangkrak bertahun-tahun meski sudah melewati proses tender.
"Kalau hanya menggusur lahan lalu dibiarkan jadi tempat mandi kerbau, artinya pemerintah pusat datang ke sana hanya untuk program bikin kubangan kerbau. Sama saja pemerintah lebih memperhatikan kerbau ketimbang manusianya," ucap Ryan.
Ryan juga membandingkan nasib Long Midang dengan PLBN lain di Kalimantan Utara, seperti di Sebatik dan Labang yang pembangunannya sudah rampung. Padahal menurutnya, urgensi di Long Midang jauh lebih tinggi.
Sebab, masyarakat Krayan sangat bergantung pada pasokan sembako dan logistik dari Malaysia karena tidak adanya akses jalan yang memadai dari wilayah Indonesia lainnya.
"Tanpa PLBN resmi, aktivitas perdagangan warga rentan dianggap ilegal. Di Long Midang ini mobilitas barang dan orang sangat tinggi karena tidak ada akses ke Indonesia yang bisa diandalkan. Ini menyangkut harga diri bangsa dan kemanusiaan. Tapi justru ini yang diabaikan," kata Ryan.
"Di Sebatik dan Labang akses dari Indonesia mudah, tapi justru itu yang diutamakan. Sementara di Long Midang, satu-satunya akses kebutuhan pokok masyarakat itu dari Malaysia. Mobilisasi barang dan orang lebih tinggi di sini. Ini bukti ketidakseriusan pemerintah, retorika membangun dari pinggiran itu bohong," tambah dia.
Merespons hal ini, DPRD Nunukan berencana mendatangi kementerian terkait di Jakarta usai Lebaran nanti.
"Kita akan ke Kementerian PUPR, BNPP, dan Bappenas. Kita mau menanyakan, kenapa sudah berkali-kali tender tapi tidak dieksekusi? Apa kendalanya? Jangan sampai masyarakat perbatasan terus di-PHP," pungkas Ryan.
Sebelumnya, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Budi Setyono, sempat menyatakan pada Juli 2025 lalu bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui kelanjutan pembangunan PLBN Long Midang. Proyek ini bahkan disebut masuk dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
(aau/aau)
