Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat (Kalbar) akhir-akhir ini menjadi sorotan, karena terjadi keracunan massal, menu yang tak layak, hingga pendistribusian telat. Sejumlah kejadian itu dianggap karena lemahnya pengawasan.
Hal itu disampaikan Kepala Program MBG Region Kalbar, Agus Kurniawi yang menyoroti sejumlah kejadian menonjol yang sempat terjadi di beberapa kabupaten/kota. Ia menyebut peristiwa tersebut dipicu kurang optimalnya pengawasan dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pelaksana MBG di masing-masing dapur.
"Beberapa kejadian itu terjadi karena masih kurang atau lemahnya pengawasan dari Kepala SPPG maupun pelaksana MBG di masing-masing SPPG," tegas Agus saat diwawancarai detikKalimantan, Jumat (20/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, peran Kepala SPPG sangat krusial dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan ke sekolah atau penerima manfaat lainnya.
Jika pengawasan internal lemah, potensi pelanggaran prosedur hingga penurunan kualitas makanan bisa terjadi. Belum lama ini, ada 417 orang di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang yang keracunan perkedel tahu menu MBG. Mereka dari kalangan pelajar, guru bahkan relawan dapur MBG.
Selain di Ketapang, di Kota Singkawang juga terjadi keracunan MBG yang dialami puluhan siswa. Di Kecamatan Sandai, Ketapang, ada kejadian yang turut menjadi sorotan, yakni minimnya menu yang didistribusikan ke penerima manfaat.
Kemudian ada kejadian di Kabupaten Kayong Utara, tetangganya Ketapang. Di sana heboh isu menu ayam MBG yang berulat. Baru-baru ini juga viral di media sosial terkait telatnya pendistribusian MBG oleh SPPG Lanud Supadio ke anak-anak PAUD di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Evaluasi dan Libatkan Aparat
Sebagai langkah evaluasi, pengawasan operasional kini diperketat. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh sejak bahan baku masuk ke dapur, proses penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.
"Evaluasi yang dilakukan yaitu lebih memperketat pengawasan operasional di SPPG mulai dari bahan baku masuk sampai proses pendistribusian," tegas Agus.
Tak hanya itu, pengawasan juga melibatkan unsur TNI/Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta instansi teknis terkait di daerah. "Dalam melakukan pengawasan operasional SPPG, kami libatkan TNI/Polri, BIN dan instansi tekait," katanya.
Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan program berjalan sesuai tujuan awal. Karena, kata Agus, pihaknya ingin memastikan seluruh SPPG benar-benar siap secara teknis dan manajerial. Karena ini menyangkut konsumsi anak-anak dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
Ia menambahkan,pemerintah daerah di 14 kabupaten/kota juga diminta aktif melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap SPPG di wilayahnya masing-masing. Jika ditemukan kekurangan, perbaikan harus segera dilakukan sebelum berdampak lebih luas.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas dalam upaya peningkatan gizi masyarakat. Karena itu, aspek keamanan pangan dan tata kelola dapur menjadi perhatian serius agar tujuan program tidak tercoreng oleh persoalan teknis di lapangan.
(sun/des)
