Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim Disebut Rp 8,5 Miliar, Ini Alasannya

Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim Disebut Rp 8,5 Miliar, Ini Alasannya

Rangga Rahadiansyah - detikKalimantan
Senin, 23 Feb 2026 15:00 WIB
Gubernur Kaltim Rudy Masud.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud/Foto: Dok. Pemprov Kaltim
Balikpapan -

Pembelian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan publik. Pemprov disebut menganggarkan Rp 8,5 miliar untuk belanja mobil dinas tersebut.

Mobil dinas itu disebut memiliki spesifikasi mesin 3.000 cc hybrid. Pengadaan mobil dinas itu menuai sorotan publik di tengah rencana efisiensi anggaran.

Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan pengadaan mobil dinas itu telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat. Menurutnya, kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana vital untuk menjangkau wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem di Kaltim.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri dikutip Antara.

Dana Rp 8,5 miliar itu untuk pengadaan kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc yang mumpuni untuk kemampuan offroad. Namun tak disebutkan mobil offroad apa yang dibeli untuk mobil dinas Gubernur Kaltim.

Dengan spesifikasi dan harga yang disebutkan, diduga mobil yang dipilih adalah Range Rover 3.0 Autobiography LWB. Berdasarkan daftar harga di situs resmi Land Rover Indonesia, Range Rover 3.0 Autobiography LWB dengan spesifikasi standard dijual dengan harga Rp 7,43 miliar di Jakarta. Mobil itu mengadopsi mesin 2.996 cc PHEV.

Pemprov Kaltim melalui BPKAD telah mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang. Meskipun Pemprov sempat mencanangkan penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan untuk pimpinan daerah ini disebut sebagai pengecualian proporsional guna mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara.

"Kondisi jalur di Kaltim sering kali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan," lanjutnya.

Artikel ini sebelumnya tayang di detikOto dengan judul Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim Senilai Rp 8,5 Miliar Jadi Sorotan.




(sun/bai)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads