Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Menggugat (Geram) menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026).
Sekitar pukul pukul 14.40 Wita massa sudah memadati mengeruduk area depan gerbang kantor gubernur sambil melakukan orasi secara bergantian. Mereka mengibarkan bendera organisasi serta membentangkan spanduk bertuliskan mengenai tuntutannya.
Dalam aksinya, mahasiswa juga membakar ban dan sempat memblokade Jalan Gajah Mada yang berada tepat di depan kantor gubernur sebelum akhirnya berkumpul di dalam kawasan halaman kantor untuk menyampaikan aspirasi mereka dan bertemu Gubernur Rudy Mas'ud.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Angga, mengatakan terdapat tujuh poin tuntutan yang disampaikan langsung kepada pemerintah daerah.
"Tuntutan hari ini ada tujuh poin, tetapi kami menyoroti terutama soal program Gratispol yang dinilai belum merata di Kalimantan Timur," ujar mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda itu kepada detikKalimantan, Senin (23/2/2026)
Menurut Angga, pemerintah provinsi gencar mempublikasikan program Gratispol, namun pelaksanaannya di lapangan masih terbatas. Ia menyebut sejumlah mahasiswa bahkan diminta menalangi biaya terlebih dahulu.
"Implementasinya sangat minim. Bahkan ada yang harus menalangi dulu. Ini menimbulkan pertanyaan terkait komitmen program tersebut," katanya.
Angga juga mencontohkan kasus di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Banyak mahasiswa yang telah mendaftar tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, meski sebelumnya program tersebut dikampanyekan sebagai pendidikan gratis.
Selain evaluasi program Gratispol, mahasiswa Geram menyampaikan enam tuntutan lainnya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu evaluasi dan pemerataan program Gratispol, tindak lanjut terhadap kerusakan ekologis di Kalimantan Timur, pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah, Menghentikan praktik politik dinasti.
Tuntutan selanjutnya yakni menjamin perlindungan dan kepastian hak buruh serta masyarakat adat, menjamin perlindungan penuh terhadap kebebasan berekspresi, dan mendorong transparansi APBD Provinsi Kalimantan Timur
Hingga sekitar pukul 17.00 Wita, mahasiswa nampak masih berkumpul di kantor gubernur dan kini sedang beraudiensi dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.
(des/des)
