Gelombang kritik rencana renovasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp 25 miliar terus berdatangan. Kebijakan ini kembali menoreh luka di tengah polemik pengadaan mobil dinas Rp 8,5 miliar yang belum sepenuhnya mereda.
Kritik datang dari Presiden Mahasiswa UINSI Samarinda, Himawan Aditya. Ia menilai alokasi anggaran besar untuk fasilitas pejabat di tengah berbagai kebutuhan mendesak masyarakat mencerminkan ketidaksensitifan pemerintah.
"Ini tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Di tengah kebutuhan yang begitu mendesak, justru fasilitas elite yang diprioritaskan," ujarnya kepada detikKalimantan, Senin (13/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kebijakan publik seharusnya berorientasi pada kemaslahatan bersama. Bukan kepentingan segelintir pihak.
"Kami menilai langkah ini berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat," ucapnya.
Himawan juga menyoroti masih banyak persoalan mendasar di Kaltim yang perlu diprioritaskan. Mulai dari pemerataan pendidikan, akses layanan kesehatan, hingga kondisi infrastruktur jalan di sejumlah daerah yang dinilai belum layak.
"Jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, maka yang harus diutamakan adalah kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," tegasnya.
Ia menambahkan, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari peran mahasiswa sebagai kontrol sosial sekaligus pengingat agar pemerintah lebih tepat dalam menentukan prioritas kebijakan.
(bai/bai)
