Pada tanggal 21 April 2026, bertepatan dengan hari Kartini, sebagian warga Kalimantan Timur (Kaltim) merencanakan aksi protes Kantor DPRD dan Gubernur Kaltim. Protes yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud itu diinisiasi oleh elemen masyarakat atas nama Aliansi Masyarakat Kaltim bersama kumpulan mahasiswa.
Konsolidasi telah dilakukan pada Senin (13/4/2026) malam, untuk menyatukan persepsi sebelum aksi berlangsung. Sejumlah agenda lanjutan juga disiapkan guna memastikan kesiapan massa di lapangan.
"Semalam kami sudah merumuskan tuntutan dan perangkat aksi. Tinggal dimatangkan lagi saat take club tanggal 15 April nanti," ujar Kamarul Azwan, mahasiswa Universitas 17 Agustus Samarinda kepada detikKalimantan, Selasa (14/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tuntutan aksi mengerucut pada tiga poin utama. Di antaranya evaluasi kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik KKN, serta mendesak DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Menurut Kamarul, sejumlah kebijakan yang belakangan menjadi sorotan publik perlu ditinjau ulang. Termasuk dugaan praktik nepotisme yang dinilai harus menjadi perhatian dalam tata kelola pemerintahan.
Ia juga menyoroti posisi Ketua DPRD Kaltim yang memiliki hubungan keluarga dengan gubernur. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi fungsi pengawasan jika tidak dijalankan secara profesional.
"Harusnya DPRD bisa berdiri independen. Jangan sampai ada relasi yang memengaruhi fungsi pengawasan," tutur Kamarul.
"Apalagi kita tahu Ketua DPRD itu saudara kandung gubernur. Jangan sampai itu memengaruhi kinerjanya dalam mengawasi," sambungnya.
 Warga Kaltim mendirikan posko untuk menampung bantuan logistik guna mendukung aksi demo 21 April 2026 di Samarinda. Foto: Muhammad Budi Kurniawan/detikKalimantan |
Bantuan logistik pun kemudian berdatangan untuk mendukung rencana aksi demonstrasi pada 21 April 2026 di Kota Samarinda. Salah satu relawan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, Irma Suryani mengatakan bantuan disalurkan melalui posko yang telah didirikan di beberapa titik.
"Bantuan dari masyarakat, ada yang dari Tenggarong, ada juga dari Balikpapan. Bentuknya macam-macam, mulai dari minuman, makanan ringan, nasi bungkus, sampai uang tunai," ujar Irma saat diwawancarai detikKalimantan, Rabu (15/4/2026).
Irma menyebut bantuan makanan terus mengalir setiap hari untuk memenuhi kebutuhan massa di posko. Bahkan, menurutnya, stok air minum dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga ribuan orang.
"Kalau air minum itu luar biasa banyak. Untuk sekitar 1.000 orang masih cukup dari yang ada di posko," jelasnya.
Selain logistik berupa makanan dan minuman, bantuan uang tunai juga terkumpul dari masyarakat. Meski belum dihitung secara rinci, Irma memperkirakan jumlah donasi yang terkumpul telah mencapai puluhan juta rupiah.
"Terakhir yang tercatat sekitar Rp20 juta itu yang diterima lewat QRIS, tapi itu belum dicek lagi keseluruhannya yang bantuan tunainya," katanya.
Menariknya, bantuan tidak hanya datang dari kalangan mampu, tetapi juga dari masyarakat kecil. Irma mengungkapkan ada pemulung hingga anak-anak sekolah dasar yang ikut menyumbang. Ia memperkirakan jumlah warga yang telah berkontribusi mencapai lebih dari 100 orang, dengan jumlah bantuan yang bervariasi.
"Ada pemulung yang kasih Rp 20 ribu, bahkan ada yang Rp 5 ribu. Anak SD juga ada yang nyumbang Rp 1.000. Ibu-ibu pedagang juga ikut bantu semampunya. Mungkin lebih dari 100 orang yang bantu. Ada yang kasih satu dus, ada juga yang sampai puluhan. Bahkan ada yang bawa hasil kebun seperti singkong dan pisang," tambahnya.
Saat ini, terdapat dua posko utama yang menampung logistik, yakni di kawasan Lembuswana dan Jalan S Parman. Relawan juga berencana menambah titik posko baru apabila bantuan terus mengalir.
Terkait jumlah massa aksi, Irma belum dapat memastikan. Namun, berdasarkan informasi dari kelompok mahasiswa, jumlah peserta diperkirakan mencapai ribuan orang.
"Dari mahasiswa saja katanya sekitar seribuan, jadi kemungkinan totalnya bisa ribuan," ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring merespons wacana aksi besar pada 21 April mendatang. Ia mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi melalui dialog terbuka. Pemerintah, kata dia, tetap membuka ruang kritik dan masukan. Namun penyampaian aspirasi diharapkan dilakukan dengan cara yang lebih beradab dan konstruktif.
"Kalau memang mau menyampaikan aspirasi, kenapa tidak kita buat saja dalam bentuk dialog. Kita duduk bersama, diskusi secara baik," ujarnya.
Ia menegaskan aksi tetap menjadi hak masyarakat. Namun ia mengingatkan agar tidak dilakukan dengan cara yang melanggar aturan.
"Silakan saja menyampaikan pendapat, itu hak. Tapi kita orang Kaltim punya budaya, sampaikan dengan cara yang baik," katanya.
Ia juga menyebut Kesbangpol siap menjadi jembatan agar aspirasi masyarakat bisa tersampaikan langsung ke pemerintah daerah. Menurutnya, ruang komunikasi perlu terus dibuka agar tidak ada lagi kesan pemerintah tertutup terhadap kritik masyarakat.
"Nanti biar kami yang memfasilitasi, supaya semua masukan itu bisa sampai ke pimpinan," tutupnya.
Sorotan Publik pada Kebijakan Rudy Mas'ud
 Mobil dinas Gubernur Kaltim resmi dikembalikan Foto: Dok.Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur |
Diketahui, aksi unjuk rasa tersebut rencananya akan diikuti sekitar 50 organisasi kemasyarakatan (ormas) bersama aliansi mahasiswa dan masyarakat. Aksi ini digelar sebagai bentuk respons terhadap sejumlah kebijakan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud.
Pada akhir Februari lalu, Rudy Mas'ud jadi pebincangan publik, usai menyeruak kabar pengadaan mobil dinas gubernur oleh Pemprov Kaltim senilai Rp 8,5 miliar. Rudy Mas'ud diketahui butuh spesifikasi jenis SUV Hybrid bermesin 3.000 cc dengan teknologi hybrid.
Anggaran Rp 8,5 miliar itu untuk pengadaan kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc yang mumpuni untuk kemampuan offroad. Pihak Pemprov Kaltim melalui BPKAD telah mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang.
Soal mobil dinas yang digunakan untuk menunjang kegiatan kepala daerah, menurutnya tak bisa ala kadarnya. Rudy bilang, posisi Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN membuat mobilitas kepala daerah banyak menyambut tamu.
"Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," tuturnya.
Tak lama berselang, setelah melihat respon negatif dari publik, pengadaan mobil dinas gubernur oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp 8,5 miliar dibatalkan.
Hal ini disampaikan melalui pesan suara Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud yang diunggah di instagram pribadinya @h.rudymasud dan instagram resmi Pemerintah Provinsi Kaltim @pemprov_kaltim.
Dalam unggahan tersebut, terdengar suara Rudy Mas'ud serta foto sang Gubernur, memutuskan pembatalan mobil dinasnya. Tak ada takarir yang menjelaskan unggahan itu.
"Assalaamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, kami ingin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas Gubernur yang sebelumnya direncanakan," ucap Rudy, dikutip detikKalimantan, Senin (2/3/2026).
"Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kaltim. Kami menegaskan keputusan ini, insya Allah tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan, dan tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal," lanjutnya.
Harum, begitu biasa dikenal julukannya, juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kaltim dan seluruh Indonesia. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan oleh masyarakat dalam berbagai plaform.
 Lamin Etam, rumah dinas Gubernur Kaltim yang tengah disorot anggaran perbaikannya senilai Rp 25 miliar. (Riani Rahayu/detikKalimantan) |
Namun tak lama kemudian, Rudy kembali dapat sorotan setelah adanya anggaran renovasi rumah dinasnya dengan nominal Rp 25 miliar. Rumah dinasnya yang disebut 'Lamin Etam' atau dalam bahasa Kutai artinya 'Rumah Kita', dilengkapi ruang pertemuan dengan kapasitas besar.
Seperti Odah Etam yang mampu menampung lebih dari seribu orang serta Olah Bebaya dengan kapasitas lebih dari 500 orang. Rudy mengungkapkan rumah dinas gubernur sebelumnya sudah cukup lama tidak digunakan. Karena itu, dilakukan pembenahan agar kembali layak digunakan.
Rudy mengatakan bahwa rumah dinas gubernur sebelumnya sudah cukup lama tidak digunakan. Karena itu, dilakukan pembenahan agar kembali layak digunakan. Rudy mengatakan rumah dinas tersebut sudah selesai direnovasi dan kini telah ditempati.
"Kalau sebelum-sebelumnya nggak pernah ditempati, artinya bisa menginap di hotel, bisa di mana. Kalau saya nggak, saya di rumah dinas saja biar lebih efektif, efisien, dan lebih produktivitasnya lebih baiklah," ungkapnya.
Untuk bagian dalam rumah dinas, ada beberapa fasilitas yang dibenahi, seperti toilet dan lampu. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk pengadaan perabotan seperti sofa hingga alat elektronik. Rudy memastikan proses renovasi tersebut saat ini telah selesai dan rumah dinas sudah ditempati.
"Sudah selesai, sudah kita tempati. Rumah dinasnya kita benahi ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada ya, mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisi-televisinya, sofa-sofanya," tuturnya.
Selain itu, keluarga Mas'ud atau yang dikenal sebagai Bani Mas'ud turut disorot karena banyak yang menjadi pejabat. Keluarga yang berakar dari latar belakang pengusaha minyak dan pelayaran ini telah bermetamorfosis menjadi kekuatan politik paling dominan di Kaltim melalui kendaraan utama Partai Golkar. Pada Pemilu serentak 2024, sederet keluarga Mas'ud terpilih menjadi gubernur, wali kota, DPR RI, hingga DPRD.
(aau/aau)
