Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga turun ke jalan menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak lagi berpihak. Mereka menuntut pengembalian bantuan sosial terencana (BST), perbaikan layanan BPJS, hingga akses kerja yang adil bagi penyandang disabilitas.
Aksi yang diikuti sekitar 30 orang ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan komunitas disabilitas di Kaltim. Mereka bergabung dengan aksi massa lain, sambil menegaskan bahwa tuntutan yang dibawa murni terkait hak-hak disabilitas yang dinilai terus tergerus.
Ketua Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas, Muhammad Ali, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu instruksi lanjutan sembari bersiaga di lokasi aksi. Ia menyebut, keikutsertaan dalam aksi ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh komunitasnya di Kalimantan Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Persiapan kami sudah siap. Untuk aksinya kami di sini tinggal menunggu instruksi bagaimana kelanjutannya. Sementara ini kami standby dulu di sini," ujarnya ditemui di depan Kantor DPRD Kaltim, Selasa (21/4/2026).
Ali mengungkapkan, alasan utama turun ke jalan adalah hilangnya bantuan sosial terencana yang sebelumnya rutin diterima setiap tahun oleh penyandang disabilitas. Bantuan tersebut, kata dia, sudah ada sejak masa kepemimpinan Gubernur Awang Faroek hingga Isran Noor.
"Dari zamannya Awang sampai Isran, BST itu setiap tahun kami dapat. Bahkan sempat ditambah kuotanya, dari sekitar 5.000 menjadi 7.000 penerima. Sekarang di masa gubernur yang sekarang, tidak ada sama sekali," katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat komunitas disabilitas mengalami banyak kerugian. Selain BST, persoalan lain yang disorot adalah ketenagakerjaan yang dinilai masih diskriminatif, serta layanan BPJS yang banyak tidak aktif.
"Ketenagakerjaan itu masih pilah-pilih. Kami tidak diberi kesempatan, baik dari pemerintah maupun swasta. Kalaupun ada seperti di Indomaret, itu masih sangat terbatas. Terus banyak laporan ke kami soal BPJS yang mati," ungkapnya.
Ali menegaskan, tuntutan utama dalam aksi ini adalah mengembalikan BST seperti sebelumnya, meski hanya diberikan setahun sekali. Selain itu, perbaikan BPJS dan prioritas kerja bagi disabilitas juga menjadi perhatian.
"Yang jelas kami ingin BST tetap ada seperti semula, tidak usah tiap bulan, setahun sekali saja tidak apa-apa. BPJS juga harus diperhatikan karena kami ini rentan sakit. Dan untuk tenaga kerja, kami harus diprioritaskan juga," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Demo Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas, Veronika, ikut menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah daerah.
"Sepanjang perjalanan gubernur di Bumi Borneo ini, gubernur sekarang adalah yang paling terburuk. Hak-hak disabilitas diambil. Kami merasa dizolimi," ujarnya.
Ia juga menyinggung janji-janji saat masa kampanye yang dinilai tidak terealisasi. Termasuk bantuan kursi roda gratis bagi penyandang disabilitas.
"Dulu janji mau kasih yang terbaik, gratis dan lain-lain. Tapi sampai sekarang, kursi roda saja tidak pernah terpenuhi satu pun. Padahal kami banyak mendukung," katanya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi aparat keamanan yang dinilai memberikan kenyamanan selama aksi berlangsung. Ia berharap aksi yang dilakukan tetap berjalan damai.
"Kami berterima kasih kepada aparat kepolisian yang sudah memposisikan teman-teman disabilitas dengan nyaman, bahkan sampai memberi makan. Harapan kami aksi ini tetap damai, demi Bumi Etam yang damai," tutupnya.
(des/des)
