Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) siap bertanggung jawab atas anggaran renovasi rumah jabatan (rumjab) atau rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang heboh bernilai Rp 25 miliar. Yang jadi sorotan antara lain adanya anggaran untuk akuarium hingga kursi pijat.
Dalam video pernyataannya di Instagram pribadi dan Pemprov Kaltim yang diunggah Minggu (26/4), Rudy menyebut perencanaan renovasi sebenarnya sudah dilakukan sejak sebelum dia menjabat. Namun Rudy mengaku hal ini sekarang menjadi tanggung jawabnya.
"Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah dinas Rp 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun, saya menyadari sebagai gubernur saat ini tanggung jawab tetap ada pada saya," kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait sejumlah item dalam paket renovasi, seperti kursi pijat dan akuarium air laut, Rudy mengakui hal tersebut wajar menimbulkan pertanyaan publik. Sebagai langkah konkret, Rudy menyatakan akan menanggung secara pribadi seluruh item yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.
"Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan termasuk kursi pijat dan akuarium air laut," .
"Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi keadaan depan, kami juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat," tambahnya.
Ke depan, Pemprov Kaltim juga disebut akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Rudy juga menyinggung pernyataannya sebelumnya yang sempat dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan memicu tafsir berbeda di masyarakat.
"Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Saya menegaskan bahwa tidak ada maksud sedikitpun untuk membawa atau membandingkan pihak mana pun ke dalam konteks yang tidak semestinya," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Rudy menjelaskan bahwa angka Rp25 miliar untuk renovasi rumjab tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi satu bangunan. Anggaran pemeliharaan itu mencakup puluhan fasilitas di seluruh lingkungan kantor gubernur.
"Total ada 57 item. Rumah dinas gubernur itu hanya sekitar Rp3 miliar. Sisanya untuk kantor, ruang kerja, pendopo, rumah wakil gubernur, guest house, sampai Odah Etam dan Olah Bebaya," kata Rudy, Kamis (23/4/2026).
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa anggaran itu disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang mengatur tentang pemeliharaan bangunan dengan patokan sekitar 2 persen dari nilai aset. Perawatan yang dilakukan pun menyeluruh, mencakup berbagai kebutuhan teknis mulai dari instalasi listrik hingga perbaikan fisik bangunan.
"Rumah dinas ini sudah lama tidak direnovasi. Jadi memang perlu perbaikan," tuturnya.
Di samping itu, Rudy juga meluruskan anggapan publik mengenai sumber anggaran yang kerap disebut-sebut murni berasal dari masa kepemimpinannya saat ini. Menurutnya, program dan anggaran pemeliharaan tersebut sejatinya sudah dirancang sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dan APBD murni 2025.
"Ini bukan APBD 2026. Itu sudah dari 2024 dan 2025. Jadi tidak ada kaitannya dengan kami yang sekarang," kata dia.
