Perdebatan tentang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih berlanjut. PDIP menampik anggapan PSI bahwa mereka tendensius saat mengusulkan Gibran segera berkantor di IKN, Kalimantan Timur. Pihak PDIP menekankan tidak ada tendensi apa pun dan hanya menagih janji.
Dilansir detikNews, politisi PDIP Guntur Romli menyebut bahwa usulan dari Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun berangkat dari rencana Gibran untuk berkantor di IKN tahun ini. Dia juga menyinggung soal sejumlah staf yang sudah berangkat ke IKN untuk mempersiapkan kantor Gibran di sana. Para staf disebut sudah berangkat sejak Maret lalu.
"Apa yang disampaikan Pak Komarudin Watubun sebenarnya menagih janji Gibran sendiri yang katanya akan segera berkantor di IKN, bahkan katanya sudah ada 50 staf Wapres di IKN. Kapan Gibran menyusul 50 stafnya itu?" ujar Guntur Romli saat dihubungi, Selasa (20/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Guntur juga menyebut usulan Komarudin Watubun agar Gibran berkantor di Istana Wapres sudah benar, supaya biaya membangun Istana Wapres tidak mubazir. Dia menegaskan tidak ada tendensi buruk apapun dari PDIP.
"Tidak ada tendensi buruk, kalau kantor DPR dan rumah DPR kan memang belum jadi. Kalau istana Wapres yang mewah sudah selesai," ujarnya.
Guntur berpendapat janji yang tak kunjung terealisasi ini menunjukkan belum kuatnya komitmen untuk dapat memindahkan pusat pemerintahan ke IKN. Ia juga menilai Gibran tidak menepati janji.
"Sen kiri belok kanan," imbuhnya.
Sebelumnya, Komarudin Watubun menilai biaya perawatan harian di IKN yang cukup tinggi tak sebanding dengan kondisi negara juga sedang sulit. Menurutnya, proyek ambisius ini kurang mempertimbangkan dampak atau sisi negatif ketika pembangunannya dimulai dahulu. Namun, ia mengaku saat itu tidak bisa berbuat banyak karena semua fraksi sepakat mendukung pembangunan IKN.
"Ya itu yang menjadi masalah memang, karena proyek pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi di sana kan setiap bulan, setiap hari membutuhkan maintenance. Dan itu uang dari mana? Ya negara juga yang kasih keluar," ujar Watubun.
Sebagai solusi, Watubun menyarankan agar pejabat seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN untuk menegaskan status IKN sebagai ibu kota negara.
"Nah itu yang mestinya kan katanya menteri ada yang harus berpindah ke sana atau Wapres lah berkantor di sana (IKN) kan supaya ada manfaatnya, daripada berapa tahun ke depan, sudah satu tahun lebih ya. Kalau begitu kan itu semua gedung itu kan harus membutuhkan biaya perawatan rutin," ujarnya.
(des/des)
