Publik tengah menyoroti pemberian kurban oleh Presiden Prabowo Subianto ke berbagai daerah di Indonesia menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Wakil Ketua XIII DPR Sugiat Santoso memandang ini sebagai sesuatu yang wajar dan memang ada anggaran untuk bantuan dari Presiden.
Dilansir detikSumut, Sugiat mengatakan bahwa penggunaan anggaran untuk program bantuan sosial kemasyarakatan merupakan hal yang lumrah dilakukan kepala negara, dalam hal ini Presiden.
"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," terang Sugiat, Rabu (27/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sugiat menilai selama ini anggaran bantuan dari Presiden telah digunakan sesuai peruntukannya dan untuk berbagai sektor. Tidak hanya dalam bentuk kurban untuk Iduladha, bantuan juga digunakan untuk kepentingan publik lainnya.
"Bukan hanya kurban. Bantuan presiden juga banyak untuk pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas publik. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," tambahnya.
Terkait kurban, Sugiat meyakini bahwa bantuan dari Presiden banyak membantu masyarakat di daerah, khususnya yang membutuhkan. Ia meminta publik untuk melihatnya dari sisi manfaat dan tidak hanya menyoroti soal sumber anggaran.
"Dan kami berharap hal ini dilihat dari nilai kebermanfaatan kepada masyarakat. Dengan adanya hewan kurban ini, ada ribuan masyarakat yang terbantu khususnya di momen Idul Adha ini," lanjutnya.
Sugiat menepis anggapan bahwa penggunaan APBN untuk kurban presiden merupakan kebijakan yang baru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.Program bantuan kurban presiden, katanya, telah berlangsung sejak era pemerintahan sebelumnya.
"Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama," tegas Sugiat.
Artikel ini telah tayang di detikSumut dengan judul Waket Komisi XIII Sebut Kurban Presiden Pakai APBN Bukan Hal Baru: Jangan Dipolitisasi.
(des/des)
