Bagi masyarakat Pulau Kalimantan, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), nama Pangeran Mohamad Noor atau yang sering disingkat PM Noor tentu sudah tidak asing. Namanya banyak diabadikan menjadi nama jalan protokol di Kalsel maupun Kalimantan Timur.
Namun mungkin belum semua orang tahu siapa sosok PM Noor yang telah diangkat sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenalnya lebih dekat, simak profil PM Noor berikut ini.
Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan
Ir Pangeran Mohamad Noor (PM Noor) lahir pada 24 Juni 1901 di Martapura, kota yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banjar. Dia adalah putra Pangeran Ali dan Ratu Intan yang masih memiliki garis keturunan langsung dari Sultan Adam serta pahlawan Panembahan Antasari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski lahir di lingkungan keluarga aristokrat yang terpandang, masa kecil PM Noor justru banyak dihabiskan dengan membaur bersama anak-anak dari kalangan rakyat jelata. Pengalaman berinteraksi langsung dengan akar rumput ini menumbuhkan sifat populis serta pemihakan yang kuat terhadap kesejahteraan rakyat miskin.
Perjalanan akademisnya dimulai dari Sekolah Rakyat pada tahun 1911 hingga akhirnya ia menamatkan pendidikan di Technische Hoogeschool (THS) Bandung pada tahun 1927. Pencapaian akademis yang gemilang ini menjadikannya sebagai sarjana teknik atau insinyur pertama yang lahir dari tanah Kalimantan.
Semasa menempuh pendidikan di Bandung, PM Noor mulai aktif mengasah visi kebangsaannya melalui wadah organisasi kepemudaan Jong Islamieten Bond. Di lingkungan pergerakan itulah ia banyak berdiskusi mengenai politik dan menjalin persahabatan dengan tokoh proklamator Sukarno.
Kesadaran politiknya makin matang saat ia dipercaya menjadi anggota dewan Volksraad mewakili wilayah Kalimantan pada periode 1931-1939. Sebagai wakil rakyat, ia sangat vokal membela keadilan hingga hak bicaranya sempat dicabut karena berani mencela kebijakan kolonial Belanda yang menekan harga karet rakyat.
Peran Strategis di BPUPKI
Menjelang kemerdekaan, PM Noor ditunjuk sebagai satu-satunya utusan dari Kalimantan untuk duduk di dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Dia diperkenalkan sebagai salah satu dari enam anggota baru BPUPKI.
Di dalam dewan tersebut, ia ditugaskan merancang panitia pembelaan tanah air dan membulatkan suara untuk mendirikan Indonesia sebagai negara republik bersistem kesatuan.
Setelah rumusan dasar negara selesai, ia bersama Bung Hatta menjalankan misi rahasia bersejarah bernama "Operation Kalimantan" pada tahun 1945. Mereka nekat terbang ke Banjarmasin menggunakan pesawat angkut Jepang di bawah ancaman pesawat pengebom Sekutu demi mengadakan rapat akbar kemerdekaan.
Rapat yang diselenggarakan di bioskop Rex tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh rakyat Kalimantan memihak dan mendukung penuh Republik Indonesia. Pengalaman menegangkan karena berhasil lolos dari maut ini kelak menginspirasi langkah beraninya dalam mempertahankan wilayah tersebut dari incaran penjajah.
Jadi Gubernur Kalimantan
Setelah proklamasi dikumandangkan, Presiden Sukarno secara resmi melantik PM Noor sebagai Gubernur Kalimantan pertama pada tanggal 19 Agustus 1945. Akibat kondisi ibu kota yang bergejolak, ia terpaksa memimpin jalannya pemerintahan dan perlawanan gerilya dari wilayah Yogyakarta sehingga ia dijuluki sebagai "Gubernur Perjuangan".
Dari Yogyakarta, ia memprakarsai pembentukan pasukan bawah tanah MN 1001 pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk merebut kembali Kalimantan dari tangan penjajah. PM Noor juga mencetuskan ide penerjunan pasukan payung perdana pada tahun 1947 yang segera disetujui oleh KSAU Suryadharma guna menembus ketatnya blokade laut Belanda.
Di saat yang sama, PM Noor mengkoordinasikan pasukan Gerilya ALRI Divisi IV bersama Letnan Hasan Basry untuk memimpin infiltrasi perlawanan bersenjata ke daratan Kalimantan. Ia juga berjuang melalui jalur pena dengan mendirikan majalah "Mimbar Indonesia" pada 10 November 1947 guna menolak tegas gagasan negara federal buatan Belanda.
Bapak Pembangunan Kalimantan
Memasuki era pembangunan nasional, kepiawaian teknokratis PM Noor kembali diandalkan saat ia ditunjuk sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga. Dia memelopori megaproyek Barito River Authority atau pengerukan Sungai Barito demi memperlancar jalur kapal samudra dan meningkatkan urat nadi perekonomian daerah.
Mahakarya infrastruktur besar lainnya yang ia gagas adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Riam Kanan dengan kapasitas terpasang sebesar 30 MW. Keberhasilan proyek kelistrikan yang sangat menunjang kemakmuran masyarakat tersebut kini diabadikan secara resmi dengan nama PLTA Ir H PM Noor.
Guna menopang ketahanan pangan dan menyukseskan program transmigrasi, ia juga merancang Proyek Pasang Surut yang menyulap tanah rawa menjadi lahan persawahan subur. Ia bahkan turut turun tangan memberikan arahan strategis secara langsung dengan mendampingi Presiden Sukarno saat memancangkan tiang pertama pembangunan ibu kota Palangka Raya.
Akhir Hayat dan Gelar Pahlawan Nasional
Semangat pengabdianny yang tak pernah surut terangkum dalam pesan terakhirnya yang berbahasa Banjar sesaat sebelum wafat. Ia berpesan "Teruskan... Gawi Kita Balum Tuntung", yang mengartikan bahwa tugas mulia menyejahterakan bangsa ini belum dan tidak akan pernah selesai.
PM Noor akhirnya mengembuskan napas terakhir pada usia 77 tahun di Jakarta pada 15 Januari 1979 dan pada mulanya disemayamkan di TPU Karet. Pada tanggal 18 Juni 2010, kerangka PM Noor beserta sang istri dipindahkan ke Kompleks Pemakaman Sultan Adam di Martapura melalui sebuah upacara militer.
Sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari negara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2018.
Sumber:
- Penguatan dan Pelemahan Persatuan Bangsa: Media dan Tokoh di Kalimantan Selatan (1923-1959) dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat Tahun 2019
- Kiprah Pangeran Mohamad Noor dalam Dinamika Politik Indonesia (1945-1967) dalam HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, Vol. I, No. 2 (April 2018) 1 oleh Helius Sjamsuddin