Sengkarut proyek pembangunan fasilitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Utara (Kaltara) kian meluas. Setelah sebelumnya program nasional itu dilaporkan mandek di wilayah Krayan Raya Kabupaten Nunukan, kini hal serupa mencuat di Kabupaten Bulungan.
Salah seorang subkontraktor di Bulungan, Ihin Surang, membeberkan dirinya memegang pengerjaan untuk 13 titik dapur MBG. Proyek itu didapatkan langsung dari investor utama berinisial AH, yang merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Kaltara.
"Saya sempat minta SPK (Surat Perintah Kerja) untuk jaminan. Tapi dia bilang, 'Loh, Abang kan sudah tahu siapa saya'. Karena kami sudah bersama lima tahun dan ini proyek nasional langsung dari pusat, kami percaya saja berpikir ini akan mulus," kata Ihin kepada detikKalimantan, Kamis (4/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengejar target, Ihin membagi 13 titik tersebut. Tujuh titik dikerjakan oleh Ihin sendiri, sementara 6 titik lainnya diserahkan kepada dua rekannya.
"Saya sudah merampungkan pengerjaan di 7 desa seperti Desa Teras Nawang, Mara Satu, Long Tungu, Long Beluah, Naha Aya, Lepak Aru, dan Long Telenjau," bebernya.
Ihin mengaku dari total estimasi kerugian yang mencapai Rp 1 miliar lebih, investor baru membayar Rp 50 juta untuk dibagi tiga orang subkontraktor. Nilai tersebut dinilai sangat jauh dari biaya operasional yang telah dikeluarkan.
"Uang Rp 50 juta untuk satu titik pun tidak lunas. Akhirnya saya harus menanggung malu ditagih utang pasir dan papan oleh masyarakat desa. Saya sampai jual aset dan gadai emas untuk menutupi itu semua. Ini musibah bagi kami," sesalnya.
Di sisi lain, Camat Peso, Joni Kuleh, menyatakan pihak kecamatan belum menerima laporan resmi mengenai pembangunan dapur tersebut. "Kami hanya berharap, sebagaimana tempat lain sudah dapat MBG, di pelosok juga dapat, tapi di sini belum ada. Kami juga belum ada konfirmasi atau laporan bahwa ada dapur MBG yang dibangun di Kecamatan Peso. Untuk sementara belum ada komunikasi, hanya Pak Ferdinand sempat tanya saya beberapa waktu lalu, cuma saya memang tidak tahu," ujar Joni saat dikonfirmasi.
Kepala Regional (SPPI) Kaltara, Aji Sanjaya, memberikan penjelasan mengenai batasan tanggung jawab dalam proyek tersebut. "Kalau masih dalam tahap pembangunan, itu masih menjadi tanggung jawab mitra atau investor," ujar Aji singkat.
detikKalimantan telah berusaha menghubungi AH sejak 5 Mei 2026 hingga berita ini ditayangkan, namun yang bersangkutan belum memberi tanggapan atau merespons pesan singkat yang dilayangkan.
(sun/bai)
