Sebanyak 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah tercatat belum beroperasi. Dari 14 unit yang disuspensi untuk pembenahan fasilitas dan 14 lainnya terkendala pencairan dana.
Meski demikian, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kalimantan Tengah, Elisa Agustino, menegaskan kondisi tersebut bukanlah penutupan permanen. Penghentian operasional yang terjadi saat ini bersifat sementara sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyesuaian.
Elisa menjelaskan bahwa sebagian SPPG memang dihentikan sementara operasionalnya karena masih memerlukan perbaikan agar memenuhi standar yang ditetapkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebenarnya istilah penutupan dapur perlu diluruskan. Ini bukan penutupan permanen. Yang terjadi adalah dapur berhenti beroperasi sementara atau disuspensi," ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah SPPG masih memiliki kekurangan dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) maupun fasilitas pendukung. Pembenahan yang dilakukan meliputi pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), perbaikan struktur bangunan, hingga peningkatan sarana dan prasarana lainnya.
Elisa menyebut kondisi saat ini jauh lebih baik dibanding beberapa waktu lalu ketika jumlah SPPG yang disuspensi sempat mencapai 30 hingga 40 unit.
"Dari sekitar 40 SPPG yang sebelumnya disuspensi, sebagian besar saat ini sudah kembali beroperasi," katanya.
Selain persoalan fasilitas, 14 SPPG lainnya belum dapat melayani penerima manfaat akibat keterlambatan pencairan anggaran. Kondisi tersebut dipicu penyesuaian kebijakan di tingkat pusat yang berdampak pada proses penyaluran dana.
Namun BGN memastikan persoalan tersebut mulai berangsur membaik. Sejumlah SPPG yang sempat terkendala dana telah menerima pencairan anggaran secara bertahap sejak pekan lalu.
"Beberapa SPPG yang mengalami keterlambatan sudah mulai menerima pencairan sejak Jumat lalu dan dilanjutkan pada Senin secara bertahap," ungkap Elisa.
Di tengah penghentian operasional sementara tersebut, perhatian juga tertuju kepada para pekerja dapur MBG. BGN mengakui penghentian layanan dalam waktu lama berpotensi memengaruhi aktivitas dan pendapatan para tenaga kerja yang menggantungkan penghasilan dari operasional SPPG.
Karena itu, pihaknya mendorong seluruh SPPG yang disuspensi agar segera menyelesaikan proses pembenahan. Untuk perbaikan ringan, waktu yang dibutuhkan umumnya hanya satu hingga dua minggu.
Sementara pekerjaan yang lebih besar, seperti pembangunan IPAL, dapat memakan waktu satu hingga dua bulan karena membutuhkan peralatan khusus yang didatangkan dari Pulau Jawa serta tenaga ahli untuk pemasangannya.
Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan beredarnya pengumuman penghentian distribusi MBG oleh SPPG Madurejo di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam pemberitahuan yang disampaikan kepada sekolah penerima manfaat, distribusi paket MBG diliburkan sementara sejak 9 Juni 2026 akibat sejumlah kendala operasional.
BGN berharap seluruh kendala yang ada dapat segera diselesaikan sehingga layanan MBG kembali berjalan normal dan manfaat program tetap dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
(aau/aau)
