Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, telah rampung secara fisik. Sayangnya, bangunan megah ini masih beroperasi secara tradisional karena menunggu pihak Malaysia membuka gerbang perbatasannya.
Pantauan detik Kalimantan di lokasi pada Sabtu (20/6) siang, bangunan yang berdiri di tengah kawasan hutan perbatasan tersebut tampak lengang. Tidak terlihat tanda-tanda aktivitas pelayanan lintas batas layaknya pos resmi antarnegara.
Merujuk pada dokumen profil PLBN Long Nawang Terpadu dari proyek ini menyedot total anggaran APBN TA 2020-2024 sebesar Rp 243 miliar. Dengan capaian fisik 100 persen per 30 Maret 2024, fasilitas yang dibangun sangat lengkap, mencakup bangunan utama, mess karyawan, masjid, foodcourt, hingga sarana air dan listrik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala PLBN Long Nawang, Liston Harison Simatupang, membenarkan bahwa operasional PLBN saat ini belum maksimal. Absennya layanan terpadu ini disebabkan oleh belum hadirnya instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina atau Customs, Immigration, Quarantine (CIQ) dari pihak Indonesia.
"Kalau untuk operasional sudah berjalan, tetapi itu masih tradisional. Alasannya belum maksimal karena Malaysia belum buka PLB, sehingga CIQ kita dari imigrasi, bea cukai, karantina dari Tarakan belum hadir di sini," ungkap Liston kepada detikKalimantan melalui panggilan telepon. Selasa (30/6/2026).
Liston menjelaskan, dalam operasional tradisional saat ini, pelintas batas didominasi oleh masyarakat lokal yang berbelanja kebutuhan ke Malaysia. Intensitasnya pun minim, hanya berkisar 6 hingga 7 mobil per hari.
"Tetapi kalau PLB Malaysia sudah buka, sudah ada personelnya, barulah nanti CIQ dari kita hadir di sini. Barulah berjalan maksimal untuk pelintas orang maupun barang," terangnya.
Terkait kondisi PLBN yang sepi dari aktivitas pegawai, Liston meluruskan bahwa jam kerja hari Sabtu memang berlangsung lebih singkat. Saat ini, PLBN Long Nawang memiliki total 33 pegawai, yang terdiri dari 30 tenaga kerja lokal dan 3 ASN dari pusat.
"Jam kerja mereka Senin sampai Sabtu. Khusus Sabtu sampai jam 2 (siang). Setelah jam 2 mereka pulang. Mungkin datangnya pas hari Sabtu lewat dari jam 2, makanya tidak ada karyawan," bebernya.
Menurutnya, koordinasi awal sudah dilakukan sejak lama di level pemerintahan pusat kedua negara. Kini pihaknya terus berupaya mendesak Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta untuk mempercepat komunikasi diplomatik agar Malaysia segera membuka poskonya.
"Awalnya sudah ada koordinasi tingkat tinggi, artinya tingkat eselon 1 sampai tingkat menteri. Koordinasinya sudah cukup lama, makanya terjadilah titik pembangunan di Kecamatan Kayan Hulu," terangnya.
"Kita berharap ya, karena tanpa adanya pembukaan dari seberang batas, gedung megah pemersatu bangsa ini dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol infrastruktur mahal yang kehilangan fungsi utamanya," pungkasnya
(bai/bai)
