Dilansir detikFinance, Purbaya mengatakan sejatinya ia punya akses untuk memeriksa rekening semua pegawai. Namun, untuk saat ini pengawasannya fokus ke pegawai eselon I hingga III. Tindakan ini diambil menyusul kasus yang menjerat pejabat Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Jakarta Utara.
"Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya, tetapi yang saya periksa sampai eselon III karena yang mau naik kan yang di situ. Nanti kalau yang di bawahnya mau naik, kita lihat lagi. Eselon I juga saya lihat," ujar Purbaya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Kamis (22/1/2026).
Pengecekan rekening tabungan ini dilakukan di luar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkan sendiri oleh para pejabat Kemenkeu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Purbaya akan membandingkan LHKPN tersebut dengan jumlah harta yang memang disimpan para pejabat di rekening masing-masing.
"Di luar LHKPN. LHKPN juga kita lihat masuk akal atau enggak, terus dibandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun kayak gimana," jelas Purbaya.
Menurut hasil pengamatannya sejauh ini, Purbaya mengaku tidak melihat adanya peningkatan drastis saldo rekening para pejabat di Kemenkeu, khususnya dari pajak. Ia menduga para pejabat sudah mahir dalam mengelola saldo di tabungan.
"Sepertinya angka saldo tabungannya normal-normal saja termasuk yang diproses (KPK) ya. Jadi sepertinya orang pajak, bea cukai dan orang keuangan sudah jago memanage saldo di tabungan," ucap Purbaya.
Meski demikian, Purbaya mengingatkan para pejabat Kemenkeu agar tidak menganggap remeh pemeriksaan rekening ini. Ia memastikan akan melakukan pengawasan secara ketat hingga celah-celah yang dimanfaatkan oknum dapat terdeteksi. Purbaya mengingatkan juga agar pegawai Kemenkeu tetap menjunjung kredibilitas dan akuntabilitas dalam bertugas.
"Tapi Anda jangan anggap enteng, saya masih bisa lihat dari tempat yang lain atau orang lain bisa lihat. Jadi, yang penting Anda bersih, lurus, harusnya tidak ada masalah. Masalah kesejahteraan nanti kami pikirkan supaya Anda bisa duduk tenang itu cukup tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," tambahnya.
Purbaya menambahkan, sepandai-pandainya seseoranh mengelola uang di luar haknya, pasti akan tetap ketahuan juga. Ia mengingatkan bahwa Kemenkeu memiliki tiga lini pertahanan atau kerangka kerja tata kelola dan manajemen risiko.
"Harapan masyarakat ada di pundak Anda dan saya pastikan pengawasan juga berjalan. Jadi pilihannya jelas, jaga amanah atau minggir," imbuhnya.
Baca selengkapnya di sini.
(des/des)
