Kalimantan Tengah peringkat ketiga dengan inflasi tertinggi secara nasional. Ke depan, Kalteng diprediksi kembali menghadapi tekanan parah inflasi pada Juni hingga Juli 2026. Bank Indonesia (BI) Kalteng yang meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan sejak dini.
Kepala Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andrias, mengatakan pola historis menunjukkan bahwa fase deflasi biasanya tidak berlangsung lama dan kerap diikuti kenaikan harga barang dan jasa.
"Langkah antisipatif perlu disiapkan sejak sekarang agar dampaknya terhadap masyarakat bisa diminimalkan," kata Yuliansah, Sabtu (6/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah faktor dinilai berpotensi memicu inflasi dalam beberapa bulan ke depan. Di antaranya ketidakpastian geopolitik global yang dapat memengaruhi harga energi dunia dan berdampak pada biaya distribusi barang.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memasang kewaspadaan tinggi setelah daerah ini tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi ketiga di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal serius yang harus ditangani secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, menegaskan pengendalian inflasi tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat kabupaten dan kota agar tekanan harga dapat ditekan.
"Inflasi yang tinggi berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Karena itu, seluruh pihak harus bergerak sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," ujarnya, Sabtu (6/6/2026).
Berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah, inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan dan 4,56 persen secara tahunan.
Beras Menjadi Pemicu
Salah satu komoditas yang menjadi penyumbang inflasi adalah beras. Meski demikian, hasil koordinasi dengan Bulog menunjukkan stok beras di Kalteng masih dalam kondisi aman bahkan melebihi kebutuhan.
Pemerintah kini fokus memperkuat distribusi dan pengawasan agar pasokan tetap terjaga di seluruh wilayah. Linae menegaskan keberhasilan pengendalian inflasi provinsi sangat bergantung pada langkah konkret pemerintah kabupaten dan kota.
"Karena itu, seluruh daerah diminta segera menindaklanjuti hasil rapat dan memperkuat sinergi bersama Bank Indonesia, Bulog, BPS, Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya," katanya.
Dampak El Nino
Selain itu, ancaman fenomena El Nino juga menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu produksi pertanian dan perkebunan akibat cuaca yang lebih kering dari biasanya. Kondisi tersebut bisa memicu berkurangnya pasokan pangan dan mendorong kenaikan harga.
BI juga menyoroti tingginya ketergantungan Kalimantan Tengah terhadap pasokan komoditas dari luar daerah. Jika terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga di wilayah pemasok, dampaknya berpotensi langsung dirasakan masyarakat Kalteng.
Dengan kondisi tersebut, penguatan pasokan pangan, kelancaran distribusi, dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dalam menghadapi potensi tekanan inflasi ke depan.
Meski begitu, ancaman inflasi tidak hanya datang dari dalam daerah. Bank Indonesia mengingatkan adanya risiko eksternal seperti gejolak geopolitik global yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan biaya distribusi.
"Pemerintah Provinsi Kalteng bersama Bank Indonesia, Bulog, BPS, dan pemerintah kabupaten/kota didorong memperkuat sinergi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang," pungkasnya.
Simak Video "Video: Pramono Sebut Inflasi Jakarta Terkendali di Tengah Tekanan Ekonomi"
[Gambas:Video 20detik]
(des/des)
