Warga di perbatasan RI-Malaysia, tepatnya di Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, memilih menggunakan gas elpiji asal Malaysia bermerek Petronas, ketimbang elpiji 3 kg (gas melon) buatan Indonesia.
Berdasarkan pantauan detikKalimantan di lapangan, gas Petronas ukuran 14 kg tampak berjejer di warung hingga rumah warga. Sebaliknya, jarang ditemukan warga yang menyimpan atau menjual gas melon.
Salah seorang warga Nawang Baru, Amay Christo, mengungkapkan harga gas melon di wilayahnya mencapai Rp 150 ribu per tabung. Harga yang meroket disebabkan tingginya ongkos angkut jalur darat dari Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur menuju Apokayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Desa Long Bagun harganya sudah Rp 70 ribu sampai Rp 80 ribu. Ongkos antarnya sampai ke Apokayan itu Rp 50 ribu untuk satu tabung. Jadi harga jualnya sampai di sini menjadi Rp 150 ribu," ungkap Amay saat ditemui di kios, Rabu (24/6/2026).
Dengan patokan harga tersebut, masyarakat menilai elpiji buatan Indonesia jauh lebih mahal jika diakumulasikan. Sebagai perbandingan, untuk mendapatkan volume gas yang hampir setara dengan 14 kg, warga harus membeli lima tabung gas melon dengan total biaya mencapai Rp 750 ribu.
"Sementara itu, tabung gas Petronas 14 kg asal Malaysia justru dijual jauh lebih murah di kisaran harga Rp 550 ribu per tabung. Tabung Petronas 14 kg harganya sempat Rp 500 ribu, tapi sekarang karena dolar naik jadi Rp 550 ribu. Ukurannya lebih besar, isinya lebih banyak, jadi masyarakat lebih memilih Petronas karena perbandingannya jauh sekali," tambahnya.
Menyikapi fenomena tersebut, Plt Camat Kayan Hulu yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perbatasan, Setim Ala, membenarkan tidak ada harga subsidi untuk elpiji 3 kg yang masuk ke wilayahnya. Tingginya harga murni merupakan imbas dari ongkos transportasi yang dihitung pedagang akibat jalur darat yang hancur.
"Di sana itu tabung gas 3 kg tidak ada subsidinya, itu memang harga dagang. Masyarakat akhirnya lebih memilih yang 14 kg asal Malaysia supaya tidak bolak-balik beli," jelas Setim melalui panggilan telepon.
Setim menegaskan akar permasalahan dari meroketnya harga kebutuhan di wilayah Apokayan adalah status jalan Trans-Nasional yang rusak parah. Ia bahkan menyebut wilayah perbatasan Malinau saat ini memegang status sebagai daerah dengan harga kebutuhan material tertinggi di Indonesia.
"Ini semua karena akses jalan. Dulu Papua termasuk harga tertinggi di Indonesia, sekarang ini terbalik, yang termahal saat ini ada di Apokayan," tegasnya.
Untuk menekan harga dan memperbaiki perekonomian masyarakat perbatasan, Setim berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret. Ia mendesak agar pemerintah bekerja sama antarprovinsi (Kaltara dan Kaltim) dan mempertimbangkan untuk mengambil alih atau memutihkan ruas jalan konsesi, agar bisa ditingkatkan menjadi akses utama jalur negara.
"Kita tidak minta buat jalan baru, tapi harapannya jalan yang sudah ada itu diputihkan oleh negara untuk dijadikan akses bagi masyarakat kita di wilayah perbatasan. Akses jalan adalah kunci utama penurun harga," pungkasnya.
(sun/des)
