Banyak orang mengenal nama Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Namun perlu diketahui, kerajaan tersebut mengalami perubahan menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang masih eksis hingga sekarang.
Bagaimana kerajaan di pesisir Mahakam, Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut bertransformasi menjadi kesultanan Islam yang disegani? Mari kita telusuri sejarah panjangnya.
Berawal dari Kutai Martadipura
Dikutip dari buku Kerajaan-Kerajaan Nusantara oleh Woro Miswati, kerajaan pertama di Nusantara adalah Kerajaan Kutai atau Kutai Martadipura. Ini berdasarkan bukti sejarah berupa 7 buah prasasti yupa (tugu batu) dalam bahasa Pallawa yang diperkirakan berasal dari abad ke-4 Masehi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan buku Sejarah Ringkas Kerajaan Kutai: Sejarah Peradaban Leluhur Nusantara oleh Ainun Lathifa, pendiri kerajaan ini adalah Kudungga. Namun dalam prasasti, tertulis raja pertamanya adalah Aswawarman, cucu dari Kudungga.
Nama Kudungga diyakini merupakan nama dari suku setempat yang menganut aliran kepercayaan, namun bukan animisme, dinamisme, maupun totemisme, yakni Kaharingan. Agama Hindu baru dianut oleh Aswawarman, sehingga dialah yang tertulis dalam prasasti.
Aswawarman memiliki tiga orang putra yang salah satunya adalah Mulawarman. Era kejayaan Kutai Martadipura berlangsung di bawah kepemimpinan Mulawarman. Tercatat bahwa Mulawarman pernah memberikan sedekah yang sangat besar kepada rakyatnya.
Munculnya Kutai Kartanegara
Setelah ratusan tahun Kutai Martadipura berdiri, muncullah kerajaan baru wilayah yang sama, yakni bernama Kutai Kartanegara. Dikutip dari buku Jejak Sejarah dan Purbakala Bumi Etam dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kaltim, Kutai Kartanegara berdiri pada awal abad ke-13.
Kerajaan baru ini berdiri di wilayah hilir, yakni di Tepian batu atau Kutai Lama. Sementara Kutai Martadipura berpusat di wilayah hulu. Raja Kutai Kartanegara pertama adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325).
Pada masa awal, hubungan antara kedua kerajaan ini masih berdampingan, meskipun benih-benih persaingan sudah mulai tumbuh. Kutai Kartanegara perlahan membangun kekuatan militer dan memperluas pengaruh politik.
Raja-raja Kutai Kartanegara masih memeluk agama Hindu di masa itu. Ada lima raja Kutai Kartanegara sebelum Islam masuk. Mereka adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325), Aji Batara Agung Paduka Nira (1325-1360), Maharaja Sultan (1360-1420), Aji Raja Mandarsyah (1420-1475), dan Aji Pangeran Tumenggung Baya Baya (1475-1525).
Masuknya Islam dan Menguasai Martadipura
Gelombang perubahan besar telah mengubah tatanan Kerajaan Kutai Kartanegara. Kedatangan dua ulama besar dari Sulawesi Selatan, Tuan Tunggang Parangan dan Datuk Ribandang, membawa syiar Islam yang secara fundamental mengubah identitas kerajaan dari bercorak Hindu menjadi Kesultanan Islam.
Islam diterima dengan tangan terbuka, baik oleh raja maupun seluruh rakyatnya. Kehadiran kaum migran Bugis yang telah menetap di wilayah ini juga turut mempermudah proses asimilasi dan penerimaan ajaran Islam di tengah masyarakat.
Transformasi ini semakin menguat pada masa pemerintahan Aji Raja Mahkota Mulia (1545-1610), di mana Islam ditetapkan sebagai agama resmi kerajaan. Pada masa ini, Kutai Kartanegara mengalami perkembangan pesat berkat jaringan diplomatik dan perdagangan.
Saat itu sudah banyak kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara, seperti di Sulawesi Selatan dan pesisir utara Jawa. Kebutuhan akan komoditas dagang mendorong kerajaan untuk melakukan ekspansi ke wilayah pedalaman demi menguasai sumber daya alam.
Puncak dari ekspansi ini terjadi pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa (1605-1635). Kerajaan Kutai Kartanegara melancarkan serangan terhadap Kerajaan Kutai Martadipura di Muara Kaman yang saat itu masih berkuasa di pedalaman Mahakam.
Peperangan ini tidak hanya mengakhiri riwayat Kutai Martadipura, tetapi juga menyatukan kedua kerajaan menjadi Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Kemenangan ini sekaligus menjadi titik tolak penyebaran Islam yang lebih luas hingga ke hulu Sungai Mahakam.
Baca juga: Mengenal Kutai, Suku Asli Bumi Borneo |
Pindah ke Tenggarong
Islamisasi semakin kental terlihat dari perubahan gelar penguasa. Aji Muhammad Idris (1735-1778) adalah penguasa pertama yang secara resmi menggunakan gelar 'Sultan'.
Pada tanggal 28 September 1782, di bawah pemerintahan Sultan Aji Muhammad Muslihuddin (Aji Imbut), ibu kota dipindahkan dari Pemarangan ke Tepian Pandan, yang kemudian diberi nama Tangga Arung (Rumah Raja), atau kini kita kenal sebagai Tenggarong.
Langkah ini dilakukan untuk membuang sial dan mencari lokasi yang lebih strategis secara pertahanan dan ekonomi. Letaknya aman dari serangan langsung namun tetap memiliki akses kontrol yang kuat terhadap lalu lintas sungai. Hingga saat ini, Tenggarong tetap menjadi jantung kebudayaan Kutai.
Di bawah Kesultanan Islam, Kutai mencapai puncak kemakmuran ekonomi, terutama pada masa Sultan Aji Muhammad Sulaiman (1850-1899). Penemuan minyak bumi dan batubara di wilayah kesultanan membuat Kutai menjadi salah satu kerajaan terkaya di Hindia Belanda.
Masa Kemerdekaan hingga Kini
Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, Kesultanan Kutai Kartanegara berada di persimpangan jalan politik yang pelik. Di satu sisi, Sultan Aji Muhammad Parikesit mendukung penuh kemerdekaan Indonesia, namun di sisi lain, tekanan Belanda melalui NICA memaksanya bermanuver di tengah upaya pembentukan negara boneka.
Pada tahun 1947, Kutai sempat bergabung dalam Federasi Kalimantan Timur dengan status Daerah Swapraja, sebelum akhirnya melebur ke dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949.
Memasuki dekade 1950-an, semangat nasionalisme dan anti-feodalisme yang mendominasi panggung politik nasional menuntut penyamaan sistem administrasi pemerintahan. Akibatnya, pada 1959, Daerah Istimewa di Kalimantan dihapuskan.
Akhir dari kekuasaan politik kesultanan terjadi pada 21 Januari 1960, ditandai penyerahan kekuasaan oleh Sultan Aji Muhammad Parikesit kepada pemerintahan yang ditunjuk pusat, yaitu Aji Raden Padmo (Bupati Kutai), Kapten Soedjono (Walikota Samarinda), dan A.R. Sayid Mohammad (Walikota Balikpapan).
Dengan serah terima ini, Kesultanan bubar secara de facto dan de jure, dan Sultan Parikesit pun memilih hidup sebagai warga sipil biasa. Namun pada 2001, identitas kesultanan akhirnya bangkit kembali pada tahun 2001.
Diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kesultanan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dihidupkan kembali. Kehadirannya bukan sebagai kekuatan politik, melainkan sebagai simbol budaya dengan penabalan Sultan Aji Muhammad Salehuddin II.
Saat ini, di bawah kepemimpinan Sultan Aji Muhammad Arifin, Kesultanan memegang peran sentral sebagai simbol identitas daerah. Tradisi seperti festival Erau Adat Kutai Pelas Benua rutin digelar, menarik ribuan wisatawan dan menjadi bukti bahwa adat istiadat leluhur masih lestari.
