Film dokumenter Pesta Babi belakangan ini menarik perhatian masyarakat, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim). Sejarawan Kaltim Muhammad Sarip menyebut penggambaran dalam film tersebut memiliki pola yang mirip dengan situasi yang kini terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sarip menilai film Pesta Babi memang memotret realitas konflik lahan dan pembukaan hutan di Papua atas nama proyek pembangunan. Menurutnya, pola seperti itu juga mulai terlihat di kawasan IKN.
"Saya malah mikir, pola di film itu agak mirip dengan yang terjadi di IKN. Ada masyarakat yang tergusur, ada lahan yang katanya enggak punya bukti lalu jadi milik negara," ujarnya kepada detikKalimantan, Rabu (13/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski menyinggung kondisi di IKN, Sarip menegaskan dirinya tetap bersikap netral terhadap proyek ibu kota baru tersebut. Ia mengaku pernah dilibatkan dalam narasi sejarah IKN, namun tetap memilih melihat persoalan secara kritis dan terbuka.
"Saya tidak mendukung atau menolak IKN. Tapi kita memang harus kritis terhadap apa pun, tentu dengan cara yang bertanggung jawab," tegasnya.
Sementara itu, nobar film Pesta Babi juga berlangsung di Samarinda pada Selasa (12/5) malam. Sarip mengungkapkan proses perizinan kegiatan nobar sempat mengalami kendala. Ia menyebut ada instansi yang meminta rekomendasi dari pihak lain sehingga proses izin terkesan saling lempar tanggung jawab.
"Saya pikir kegiatan literasi begini pasti gampang dapat izin. Ternyata dilempar-lempar, satu bilang harus ada rekomendasi instansi lain, lalu instansi lain bilang kembali lagi ke kepala dinas," ungkapnya.
Ia bahkan sempat mendapat saran agar kegiatan dilakukan di kampus supaya lebih aman. Dari situ ia mulai merasa ada tanda-tanda penolakan terhadap agenda pemutaran film tersebut.
"Waktu disarankan sebaiknya di kampus saja karena lebih aman, saya sudah merasa ini tanda-tanda bakal sulit dapat izin," katanya.
Meski begitu, kegiatan tetap terlaksana setelah mendapat dukungan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sarip menyebut pihak kampus langsung memberi respons positif terhadap agenda diskusi tersebut.
"Untungnya Fakultas Hukum UMKPT langsung support. Dekannya kebetulan guru besar bidang konstitusi jadi langsung gas," ucapnya.
Sarip mengatakan film itu seharusnya dilihat sebagai karya literasi dan ruang diskusi, bukan dianggap sebagai ancaman. Ia menilai larangan dan penolakan justru membuat masyarakat semakin penasaran untuk menonton.
"Film itu enggak usah diarak-arak. Itu hanya karya literasi. Kecuali kalau nobarnya dipakai provokasi isu rasis atau sara, kan enggak ada," tutur dia.
Menurutnya, fenomena pelarangan film justru malah menjadi promosi gratis yang membuat publik semakin tertarik. Ia mengaku awalnya tidak terlalu ingin menonton, namun rasa penasaran muncul setelah isu pelarangan ramai dibicarakan.
"Justru orang-orang yang melarang itu bikin filmnya makin laris. Saya aja awalnya enggak terlalu tertarik, tapi karena dilarang jadi penasaran," katanya.
Ia juga mengingatkan publik agar menonton film dengan pikiran terbuka dan tidak langsung menganggap seluruh isi film sebagai kebenaran mutlak. Menurutnya setiap karya memiliki sudut pandang dan framing masing-masing.
"Namanya karya manusia pasti ada framing dari sutradara dan produsernya. Tapi kita tetap bisa melihat fakta-fakta yang ditampilkan di dalam film itu," tandasnya.
Simak Video "Menyusuri Perjalanan ke Labuan Cermin di Berau dengan Menggunakan Perahu yang Menyenangkan "
[Gambas:Video 20detik]
(sun/des)
